Lokakarya Penelitian Aksi Partisipatif Dorong Manfaat Sosial dan Ekonomi Jangka Panjang di Halteng

WEDA, TERBITMALUT.COM — Upaya untuk mewujudkan manfaat sosial dan ekonomi jangka panjang pasca tambang terus mendapat perhatian serius di Kabupaten Halmahera Tengah. Dalam semangat membangun daerah secara inklusif dan berkelanjutan, Dala Institute bekerjasama dengan Lembaga Pesisir dan Lautan – eLSiL Kie Raha sebagai mitra regional, menyelenggarakan Lokakarya Penelitian Aksi Partisipatif (Participatory Action Research/PAR) selama dua hari, Selasa hingga Rabu, 17–18 Juni 2025, bertempat di Ruang Rapat Bupati Halmahera Tengah.

Kegiatan strategis ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Djumadil, dan dihadiri oleh Asisten III Sekretariat Daerah, serta perwakilan dari 19 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.

Lokakarya ini menjadi momen penting untuk mempertemukan berbagai pihak guna memperkuat sinergi dalam merumuskan arah pembangunan yang berpihak pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan, khususnya pada wilayah terdampak pertambangan.

Baca Juga :

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. RIM Resmi Didaftarkan ke Manajemen PT. IWIP

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menekankan bahwa kegiatan ini relevan dan selaras dengan visi pemerintah daerah yakni “Transformasi Nilai Fagogoru Menuju Halmahera Tengah Sejahtera, Mandiri, dan Maju.”

Ia menegaskan bahwa pemulihan dan pengelolaan wilayah pasca tambang perlu menjadi tanggung jawab bersama serta bagian penting dari perencanaan pembangunan daerah yang inklusif dan berorientasi jangka panjang.

“Guna meminimalisasi dampak dan persiapan pasca tambang tersebut perlu dimulai saat ini, seperti diversifikasi ekonomi dan pendidikan studi sektor non-pertambangan. Jadi empat agenda utama yang dibahas dalam lokakarya ini sangat strategis untuk menjadi kerangka tindak lanjut dalam rencana penelitian aksi partisipatif ke depan,”ujar Wabup.

Kemudian, Ada Empat urgensi yang dimaksud meliputi ;

1.Penyelenggaraan kegiatan koordinasi dan peningkatan kapasitas dalam merancang intervensi pembangunan yang berkeadilan dan partisipatif.

2.Identifikasi kondisi sosial-ekonomi, kebutuhan, aspirasi masyarakat, serta layanan dasar yang mendesak untuk diperhatikan.

3.Eksplorasi model PPM (Program Pengembangan Masyarakat)/CSR (Corporate Social Responsibility) yang adaptif guna mendukung manfaat sosial serta transisi energi di wilayah pasca tambang.

4.Fasilitasi partisipasi dan kolaborasi lintas pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, melalui forum konsultatif untuk membangun tata kelola mineral kritis yang bertanggung jawab.

Wakil Bupati juga menegaskan bahwa  pemerintah daerah memiliki misi besar untuk mendorong kemandirian daerah melalui ekonomi hijau dan biru, sejalan dengan komitmen global untuk pembangunan berkelanjutan.

“Oleh karena itu, kolaborasi semacam ini menjadi sangat penting untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah yang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada eksploitasi sumber daya alam yang tak terbarukan,”jelasnya.

Lokakarya ini tidak hanya memfokuskan diri pada aspek teknokratis, tetapi juga membuka ruang reflektif dan diskusi terbuka, utamanya dari pemangku kepentingan lokal dalam hal ini pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dan juga masyarakat agar suara komunitas lokal benar-benar menjadi bagian integral dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Melalui metode partisipatif, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan hasil riset yang aplikatif dan berdampak nyata di lapangan.

“Dala tidak datang dengan semua jawaban. Kami hadir sebagai mitra pendukung Pemerintah Daerah dan menjadi fasilitator untuk mewujudkan transisi berkeadilan di Halmahera Tengah” ungkap Direktur Utama Dala Institute.

Empat Pilar Urgensi Penelitian Aksi Partisipatif

Dalam lokakarya ini, DALA Institute memaparkan kerangka kerja Penelitian Aksi Partisipatif (PAR) sebagai metode riset yang tidak hanya menghasilkan data, tetapi mendorong perubahan sosial melalui keterlibatan langsung masyarakat. Materi yang disampaikan meliputi:

1.Penerapan PAR dalam Kebijakan, termasuk prinsip-prinsip partisipasi, refleksi kritis, dan transformasi sosial.

2.Teknis Perencanaan dan Pelaksanaan Penelitian, termasuk pemetaan sosial, analisis kebutuhan dasar, dan desain metodologis yang responsif terhadap kondisi lokal.

3.Integrasi Program Pengembangan Masyarakat (PPM) sebagai bagian dari strategi menuju manfaat pasca tambang yang adil dan lestari.

Lokakarya ini menyoroti empat urgensi utama yang menjadi dasar arah penelitian dan advokasi kebijakan, yaitu penyelenggaraan koordinasi dan peningkatan kapasitas dalam merancang kegiatan pembangunan yang berkeadilan.

Identifikasi kondisi sosial-ekonomi masyarakat, termasuk layanan dasar, kebutuhan, dan aspirasi warga terdampak. Eksplorasi model PPM/CSR yang relevan untuk mendukung transisi energi, pemulihan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi.

Fasilitasi partisipasi lintas pihak — termasuk pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta dalam forum konsultatif untuk mencapai manfaat sosial-ekonomi jangka panjang serta tata kelola mineral kritis yang transparan dan akuntabel. Komitmen Menuju Transformasi Daerah Pasca Tambang Kehadiran perwakilan 19 OPD pada kegiatan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berkomitmen mendorong sinergi lintas sektor untuk memperkuat tata kelola pembangunan pasca tambang.

Dengan menggunakan pendekatan partisipatif, setiap kebijakan dan program diharapkan mampu mencerminkan suara masyarakat dan berpijak pada kenyataan sosial yang kompleks.

DALA Institute menyampaikan bahwa pendekatan PAR menjadi penting dalam konteks daerah seperti Halmahera Tengah, karena mampu menggabungkan dimensi pengetahuan lokal dengan strategi ilmiah untuk perubahan sosial.

Sementara itu, eLSiL Kie Raha sebagai mitra lokal menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga riset, masyarakat sipil, dan pemerintah untuk menjamin hasil penelitian yang berdampak dan berkelanjutan. Penlibatan Tingkat Provinsi

Sebagai bentuk kelanjutan, lokakarya serupa juga akan diselenggarakan di tingkat Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada Kamis, 19 Juni 2025, untuk memastikan bahwa pendekatan PAR dan agenda pasca tambang mendapatkan dukungan kelembagaan yang luas di tingkat regional sesuai dengan kewenangan yang berlaku.

Hal ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi kebijakan dan alokasi sumber daya lintas kabupaten/kota dalam menjawab tantangan pembangunan jangka panjang pasca tambang. Meskipun demikian, Dala Institute dan eLSiL Kie Raha meyakini bahwa persiapan pasca tambang hanya satu bagian dari upaya mendorong manfaat sosial dan ekonomi jangka panjang bagi komunitas lokal di samping pembatasan terhadap perluasan wilayah terdampak dan penegakan terhadap aspek keberlanjutan lain.

Lokakarya PAR ini menjadi tonggak awal dari serangkaian inisiatif berbasis penelitian yang inklusif. Diharapkan kegiatan ini tidak hanya menghasilkan rekomendasi teknis, tetapi juga menciptakan kesadaran baru tentang pentingnya keadilan sosial, partisipasi bermakna, serta transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan sektor swasta diundang untuk menjadi bagian dari gerakan kolektif membangun masa depan Halmahera Tengah yang sejahtera dan mandiri.

Penutupan lokakarya Participatory Action Research (PAR) secara resmi dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, Bahri Sudirman yang menyampaikan, apresiasi tinggi atas pelaksanaan kegiatan ini. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga riset independen dalam memperkuat kapasitas masyarakat lokal serta mendorong kebijakan berbasis data dan partisipasi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Dala Institute yang telah memfasilitasi proses pembelajaran bersama ini. Pendekatan partisipatif yang digunakan menjadi contoh nyata bagaimana pengetahuan lokal dan riset ilmiah dapat berjalan seiring membangun Halmahera Tengah yang inklusif dan berkelanjutan,” tutupnya. (**)

Penulis : Dewa

Editor : Redaksi