TIDORE, TERBITMALUT.COM — Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman menghadiri agenda Silaturahmi dan Arahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Regional Nusa Tenggara dan Maluku, Pertemuan strategis tersebut berlangsung di Ballroom Merumatta Senggigi Hotel, Lombok Barat, NTB, Selasa (19/5/2026).
Pertemuan regional ini dihadiri secara langsung oleh jajaran Forkopimda tingkat provinsi, para Bupati dan Wali Kota, Ketua DPRD kabupaten/kota, serta Inspektur kabupaten/kota se-wilayah Nusa Tenggara dan Maluku, guna menyelaraskan stabilitas politik, keamanan, serta percepatan program kesejahteraan rakyat.
Dalam arahannya, Menko Polkam menyoroti situasi global yang penuh ketidakpastian, kendati demikian, beliau menegaskan pemerintah pusat terus bekerja keras memastikan program pro-rakyat tetap berjalan optimal, termasuk stabilitas harga BBM subsidi, program ketahanan pangan, pembangunan kekuatan TNI, hingga penyediaan rumah rakyat.
Baca Juga :
Sejalan dengan penguatan wilayah, Mendagri memaparkan tiga elemen vital untuk mengunci stabilitas politik dan keamanan daerah melalui peran Forkopimda, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan mendesak daerah yang belum membentuk Tim Penanggulangan konflik sosial, agar segera membentuknya demi payung hukum dan penanganan yang cepat.
Sementara, Menteri PKP memaparkan berbagai lompatan kebijakan pro-rakyat dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah di wilayah perdesaan, pesisir, dan perkotaan. Kebijakan strategis ini diperkuat lewat SKB 3 Menteri yang memberikan ‘karpet merah’ bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Wawali Tidore usai menghadiri acara tersebut mengatakan, silaturahmi dan arahan bersama 3 Menteri ini membahas terkait masalah-masalah yang terjadi di daerah beberapa waktu terakhir ini, konflik-konflik sosial dan sebagainya diminta untuk kerjasama kolaborasi antara pemerintah daerah dengan seluruh forkopimda, agar betul-betul bisa menangani soal-soal yang terjadi di masyarakat.
“Kepala Daerah sebagai pimpinan, diminta untuk senantiasa melakukan langkah terobosan dan kolaborasi dengan seluruh pimpinan unit di daerah, agar bisa menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi, dan ketika konflik itu masih dalam skala yang kecil, diupayakan untuk diredam sedemikian rupa, agar tidak mengganggu pemerintahan dan situasi di daerah bahkan bisa melebar sampai situasi nasional,”ungkap wawali.
Ahmad Laiman juga menambahkan, langkah terobosan, koordinasi yang responsif, serta penekanan ego sektoral merupakan kunci utama agar riak-riak kecil di masyarakat dapat diredam dengan cepat sebelum meluas ke ranah nasional. (**)
Editor : Redaksi
