TIDORE, TERBITMALUT.COM — PPPK dan PPPK Paruh Waktu di lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tidak akan dirumahkan, jika sampai kondisi negara masih terus seperti ini dan terburuknya harus dirumahkan, maka saya selaku Wali Kota Tidore Kepulauan akan mundur dari jabatan sebagai Wali Kota, saya tidak mau korbankan 2000 lebih orang kemudian berleha-leha dengan jabatan.
Tegas Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen menyikapi aksi ribuan ASN, PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang dilakukan secara spontan saat mengikuti apel akbar dalam rangka penyampaian kebijakan terkait Efisiensi Anggaran yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Tidore, Muhammad Sinen di Halaman Kantor Wali Kota Tidore, Senin (6/7/2026).
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menggelar apel akbar yang diikuti oleh seluruh ASN, PPPK dan PPPK Paruh Waktu di Lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, apel ini dalam rangka penyampaian kebijakan efisiensi anggaran terkait pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu sebesar 30 Persen.
Baca Juga :
Muhammad Sinen dalam apel tersebut mengatakan, kebijakan terkait pemotongan 30 Persen TPP dan Pendapatan PPPK hingga PPPK Paruh Waktu ini untuk menutupi defisit daerah sebesar 50 Miliar lebih, hal ini terpaksa harus dilakukan karena sudah tidak ada jalan lain untuk menutupi defisit tersebut, terburuknya mungkin dirumahkan.
“Karena sudah tidak ada jalan lain maka harus dilakukan pemotongan 30 persen dari TPP ASN dan Pendapatan PPPK, mereka sudah setuju. Meski demikian, pemotongan 30 persen tersebut belum juga memenuhi defisit daerah, karena hanya 20 Miliar lebih dari 30 persen itu, ini sudah tidak ada solusi lain, maka kita harus bertahan, jika tidak, maka dirumahkan,”ungkapnya.
Namun, penyampaian kebijakan terkait dirumahkan tersebut sontak ditolak oleh para ASN, PPPK dan PPPK Paruh Waktu, dalam hitungan menit, apel akbar berubah menjadi aksi massa dari para ASN, PPPK dan PPPK Paruh Waktu. Sempat terjadi aksi saling dorong, merusak fasilitas gedung kantor hingga pembakaran di Halaman Kantor Wali Kota Tidore.
Berbagai aspirasi juga datang dari para perwakilan ASN, PPPK dan Paruh Waktu. Mereka menolak dengan keras kebijakan dirumahkan, mereka mengecam agar program pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dihentikan, karena program ini sangat berdampak pada TKD dan mengorbankan banyak orang.
Menyikapi aksi tersebut, Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen didampingi Kapolresta Tidore Kombes Pol. Ampi Mesias Von Bulow melakukan hearingdengan perwakilan ASN, PPPK dan Paruh Waktu. Hasil Keputusan rapat, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen pasang badan bahwa PPPK dan PPPK Paruh Waktu tidak akan dirumahkan.
“PPPK tidak dirumahkan, tetapi anggarannya dipotong untuk tutupi defisit daerah, maka bukan hanya PPPK dan PPPK Paruh Waktu saja, tetapi TPP PNS juga, pemotongan 30 persen ini jika anggaran sudah kembali normal, maka akan dikembalikan seperti semula. Kondisi saat ini harus dipotong karena memang defisit daerah 50 Miliar lebih, tidak ada jalan lain untuk menutupi,”ungkapnya.
Orang nomor satu di Kota Tidore ini menambahkan, hingga berakhirnya bulan Desember 2026 tidak dilakukan demikian, maka akan dikumpulkan kembali untuk target 2027, supaya masyarakat tidak dikorbankan dalam kebijakan pemerintah, harus ada pernyataan, pernyataan tidak dirumahkan tetapi skema pembayarannya terpaksa harus tertunda.
“Tidak bisa setiap bulan harus bayar penuh, ini juga butuh kesepakatan dari PPPK dan Paruh Waktu maupun ASN dengan TPP. Terkait pemotongan 30 persen mereka sudah setuju yang penting tidak dirumahkan, kalau sampai kondisi terburuk PPPK dirumahkan, maka selaku Wali Kota, saya juga akan mundur dari Jabatan, selama Wali Kota belum mundur, maka PPPK dan Paruh Waktu tidak akan dirumahkan,” Tegasnya.
Wali Kota juga kembali menegaskan kepada para masa aksi, bahwa kalau sampai dirumahkan maka selaku wali kota, ia juga akan siap mundur dari jabatannya, ia tidak mau mengorbankan PPPK dan Paruh Waktu saja. Ia juga berharap aksi ini mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat, bahwa dampak dari efisiensi anggaran dan pemotongan TKD sangat berat bagi daerah.
“2000 lebih orang dikorbankan kemudian saya berleha-leha di tempat ini, saya tidak akan mau, karena memang kondisi negara seperti ini, mendingan saya mundur daripada saya korbankan banyak orang. Harapan saya, aksi ini dapat menjadi perhatian pemerintah pusat, karena dampak dari efisiensi anggaran ini akan sangat mengorbankan daerah dan banyak orang,”harapnya. (**)
Editor : Uku
