WEDA, TERBITMALUT.COM — Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangaji, kembali melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan sejumlah pejabat eselon II atau setara pejabat tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, yang berlangsung di Aula Salahuddin Bin Talabudin, Kamis (20/8/2026) sore tadi.
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penataan birokrasi untuk memperkuat kinerja pemerintahan daerah sekaligus memastikan setiap jabatan diisi oleh aparatur yang memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai kebutuhan organisasi.
Sejumlah pejabat yang dilantik antara lain ;
Baca Juga :
1. Ahmadiarsyah, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kini dipercaya sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
2. Mardiatiningsi Kitong, sebelumnya Sekretaris pada Dinas Ketahanan Pangan, kini menjabat Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM.
3. Husen Umagapi, yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Hukum, kini dipercaya sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
4. Hakkamy Husain, sebelumnya Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, kini menjabat Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
5. Husain Ali, sebelumnya Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, kini dipercaya menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.
6. Eijja Rajana, sebelumnya Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, kini menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
7. M. Subhan Soamola, sebelumnya Sekretaris pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi, kini dipercaya menjabat Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Dalam arahannya, Bupati Ikram menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar pergantian posisi dalam struktur birokrasi. Menurutnya, setiap jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada negara, pemerintah daerah, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Esa.
“Jabatan bukan tempat untuk mencari kenyamanan, apalagi kepentingan pribadi dan kelompok. Jabatan adalah ruang untuk bekerja, mengabdi, menyelesaikan persoalan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,”tegasnya.
Ia mengatakan, para pejabat yang diberikan kepercayaan telah dinilai memiliki kemampuan, kompetensi, integritas, dan kapasitas untuk menjalankan tugas. Karena itu, kepercayaan tersebut harus dijawab melalui kinerja yang terukur, loyalitas terhadap kepentingan negara, serta keberanian mengambil keputusan yang berpihak kepada masyarakat.
Bupati juga mendorong agar para pejabat tidak hanya menunggu arahan dalam menjalankan tugas. Namun, seluruh pejabat harus lebih berorientasi pada penyelesaian persoalan dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jangan hanya bertanya, ‘Apa yang harus saya kerjakan?’, tetapi juga berani bertanya, ‘Apa yang bisa saya selesaikan?’ Perbedaan antara birokrasi yang biasa-biasa saja dengan birokrasi yang berkinerja tinggi terletak pada keberanian untuk menyelesaikan masalah, bukan sekadar menjalankan rutinitas,”jelasnya.
Kepada para pejabat pimpinan tinggi Pratama, Ikram meminta agar visi dan misi kepala daerah diterjemahkan ke dalam program serta kebijakan yang konkret. Sementara pejabat administrator dan pengawas diminta memastikan seluruh kebijakan dan program pemerintah berjalan hingga tingkat pelaksana serta benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Ia turut menekankan pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, maupun sumber daya manusia tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan integritas.
“Kita boleh memiliki keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana, bahkan keterbatasan sumber daya manusia. Tetapi kita tidak boleh memiliki keterbatasan dalam hal integritas,” katanya.
Bupati berharap penataan birokrasi tersebut dapat membuat organisasi pemerintahan daerah berjalan lebih efektif dan selaras dengan kebutuhan pembangunan Halmahera Tengah.
Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintahan daerah membangun budaya kerja yang kolaboratif, inovatif, cepat, disiplin, dan akuntabel.
Di akhir sambutannya, orang nomor satu di Halmahera Tengah itu mengingatkan seluruh pejabat yang dilantik agar menjaga kepercayaan, bekerja dengan sungguh-sungguh, menghormati aturan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Saya membutuhkan pejabat yang inisiatif, responsif, mampu membaca persoalan, berani mengambil keputusan, dan bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut,”pungkasnya. (Dewa)
Editor : TM
