
TERNATE, TERBITMALUT.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia, Abdullah Azwar Anas mendorong dan mendukung upaya Kota Ternate untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik agar kinerja birokrasi bisa dirasakan masyarakat.
Anas menekankan dengan hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi salah satu cara untuk mewujudkan pelayanan prima di setiap daerah.
“Good will dari Bapak/Ibu sangat diperlukan agar kerja kita berdampak bagi rakyat. Ternate ini hebat, mari kira dorong untuk inovasi pelayanan publik, salah satunya dengan MPP,”katanya saat didampingi Sekda Kota Ternate, Jusuf Sunya dalam memberikan ceramah kepada ASN Kota Ternate bertempat di Aula Lantai I Kantor Wali Kota Ternate, seperti dilansir dari laman resmi menpan.go.id, Kamis (24/8/2023).
MPP adalah, lanjutnya, tempat berlangsungnya berbagai kegiatan pelayanan publik dalam satu tempat. Dan kehadiran MPP ini merupakan prioritas kerja Presiden, yakni penyederhanaan birokrasi.
“Maka MPP menyatukan berbagai layanan yang tadinya terdapat di banyak kantor, menjadi satu gedung dan terintegrasi. Sehingga Kami mendorong Kota Ternate d segera ada MPP dan bahkan bisa menjadi MPP digital,”ucapnya.
Hingga saat ini kata Anas, ada 139 MPP fisik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan 21 MPP Digital di kabupaten/kota.
“Sekitar 50 persennya sudah berada di luar Jawa. Ini artinya pelayanan publik sudah semakin merata, sudah semakin Indonesia-sentris, tidak hanya bagus di kota-kota besar di Jawa,”ungkapnya.
Menteri Anas menyebutkan bahwa kerja birokrasi harus memiliki dampak yang bisa dirasakan rakyat. Kementerian PANRB melalui fokus Reformasi Birokrasi (RB) Tematik menjadi pendorong agar kerja birokrasi memiliki dampak langsung untuk masyarakat.
Sesuai arahan Presiden, birokrasi bukan sekadar tumpukan kertas dan birokrasi harus bergerak lincah dan cepat. Karena Kita kadang sibuk rapat sana sini, kerja rutinitas yang diurus banyak tumpukan kertas. Namun, apakah kita berdampak dan bergerak cepat untuk rakyat?.
“Maka dalam menjalankan kerja birokrasi, diperlukan skala prioritas yang dikerjakan. Menyusun skala prioritas perlu menguraikan dulu masalah yang dihadapi. Dan harus utamakan yang penting, karena semuanya pasti penting untuk diselesaikan,”tegasnya.
Menteri PANRB menambahkan, ada empat fokus untuk mendorong birokrasi yang berdampak, yakni penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual Presiden. Kerja birokrasi harus berorientasi pada hasil atau outcome bukan fokus ke input atau hulu.
Implementasi RB perlu dilakukan bersama-sama dengan berbagai pihak. Menteri Anas mengibaratkan ASN dan birokrasi adalah engine for development. Semakin baik birokrasinya, semakin cepat pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan penyelesaian berbagai permasalahan negara.
“Birokrasi itu engine-nya. Mobil ini akan berjalan kencang kalau engine-nya bagus. Mobil tua tetap kencang kalau engine-nya bagus. Baik tidaknya mesin birokrasi akan menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan,”pungkasnya.
Di akhir sambutan, Menteri PANRB juga mendorong digitalisasi di daerah dengan sebutan Ternate Kota Rempah ini. Karena tidak ada pilihan lain selain digitalisasinya harus jalan agar pelayanan lebih cepat dan efisien.
“Transformasi digital ini didukung dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang saat ini tengah diakselerasi oleh Kementerian PANRB,” tutupnya. (**)
Penulis : Uku
Editor : Sukur