TERNATE, TERBITMALUT.COM — Wali Kota Ternate, H. M. Tauhid Soleman didampingi Sekretaris Daerah Kota Ternate, H. Rizal Marsaoly menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Maluku Utara tahun 2026 yang digelar di Ruang VIP Pemerintah Daerah (Pemda) Bandar Udara (Bandara) Sultan Babullah Ternate, Minggu (5/4/2026).
Rapat tersebut dipimpin oleh Direktur Penanganan Darurat Wilayah I BNPB RI, Agus Riyanto, bersama Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB RI, Kolonel Inf Hery Setiono serta dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, H. Samsuddin Abdul Kadir, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman, Kepala Pelaksana BPBD Maluku Utara, Fehby Alting, Kepala Balai Besar BMKG Wilayah IV, Nasrol Adil, Kepala Basarnas Ternate Iwan Ramdani.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Ternate, H. M. Tauhid Soleman menyampaikan, bahwa meskipun rapat koordinasi baru dilaksanakan, langkah-langkah penanganan telah dilakukan pemerintah Kota sejak hari pertama terjadinya gempa.
Baca Juga :
Tauhid mengakui bahwa guncangan gempa yang terjadi menimbulkan trauma bagi masyarakat, namun pemerintah segera bergerak cepat untuk memastikan kondisi dan kebutuhan warga.
“Sejak hari pertama kejadian, kami langsung melakukan pemantauan dan koordinasi untuk memastikan kondisi di lapangan, termasuk kemungkinan adanya korban dan kerusakan. Dalam waktu singkat, bantuan dan personel sudah kami kirim ke wilayah Batang Dua,”ungkapnya.
Tauhid juga menyampaikan, bahwa status tanggap darurat telah ditetapkan selama 7 hingga 14 hari sebagai dasar percepatan penanganan, serta mengharapkan dukungan dari BNPB dan pemerintah provinsi dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan proses pemulihan infrastruktur ke depan.
Ia menambahkan bahwa dampak gempa tidak hanya dirasakan di Kecamatan Batang Dua, tetapi juga di wilayah Kota Ternate dan daerah lain di Maluku Utara, meskipun tingkat kerusakannya relatif lebih kecil.
Tauhid juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penanganan bencana, termasuk BNPB, TNI/Polri, instansi vertikal, serta pemerintah daerah lainnya.
Sementara itu, Sekda Kota Ternate, H. Rizal Marsaoly usai rakor menyampaikan, bahwa rapat tersebut menekankan pentingnya konsolidasi penanganan pasca gempa, khususnya dalam mobilisasi bantuan ke wilayah terdampak.
Kata Rizal, Pemerintah Kota Ternate telah mengambil sejumlah langkah cepat, termasuk penugasan tim ke Pulau Batang Dua serta pemantauan kondisi di wilayah terdampak di dalam kota.
“Dalam rapat tadi ditekankan bahwa konsolidasi antar daerah harus diperkuat, terutama untuk memastikan bantuan dapat segera dimobilisasi ke wilayah terdampak. Pemerintah Kota Ternate sendiri telah mengambil langkah cepat, termasuk menugaskan tim ke Batang Dua dan memastikan kondisi di wilayah terdampak dalam kota,”terangnya.
Lanjutnya, wali kota sebelumnya telah meninjau langsung sejumlah rumah warga yang mengalami kerusakan di beberapa wilayah seperti Marikurubu, Gambesi, Mangga Dua, dan sekitarnya. Dan upaya pemerintah difokuskan pada menjaga ketersediaan stok bahan pokok bagi masyarakat terdampak.
Sehingga pada tahap pertama distribusi bantuan, seluruh logistik yang dibawa telah tersalurkan ke posko-posko pengungsian. Pemerintah juga terus memastikan keberlanjutan pasokan logistik melalui mobilisasi tahap berikutnya dengan dukungan berbagai pihak, termasuk Basarnas dan BNPB.
“Bantuan tahap pertama sudah kami distribusikan ke posko-posko. Saat ini yang terpenting adalah menjaga keberlanjutan stok logistik. Untuk Kota Ternate, telah disiapkan kapal Basarnas untuk pengiriman tahap kedua setelah seluruh logistik dimobilisasi,”tandasnya.
Berdasarkan data sementara juga, jumlah pengungsi di empat kelurahan di Pulau Mayau dan dua kelurahan di Pulau Tifure mencapai sekitar 900-1000 jiwa. Penanganan pengungsi dilakukan melalui sistem posko terpusat dengan dapur umum mandiri di masing-masing titik, sehingga distribusi bantuan dapat dilakukan secara terarah dan sesuai kebutuhan.
Rizal menambahkan, bahwa penanganan bencana gempa memiliki karakteristik berbeda dibandingkan bencana lain, sehingga pendekatan mitigasi dilakukan dengan memastikan warga tetap berada di lokasi aman, meskipun sebagian sudah kembali ke rumah namun belum beraktivitas secara normal akibat kondisi bangunan yang terdampak.
Selain penanganan pengungsi, pemerintah juga melakukan pendataan kerusakan infrastruktur yang meliputi rumah warga, fasilitas pendidikan, perkantoran, serta rumah ibadah.
Hingga saat ini, jumlah kerusakan tercatat sekitar 233 unit, dengan klasifikasi rusak ringan, sedang, dan berat. Untuk rumah ibadah, terdapat sekitar tiga bangunan yang mengalami kerusakan berat, di antaranya di wilayah Mayau dan Lelewi.
“Data sementara kerusakan mencapai kurang lebih 233 unit, yang mencakup rumah warga, fasilitas pendidikan, perkantoran, dan rumah ibadah. Untuk rumah ibadah yang rusak berat ada sekitar tiga lokasi, termasuk di Mayau dan Lelewi,”paparnya.
Pemerintah Kota Ternate juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait langkah pemulihan pasca bencana.
“Termasuk kemungkinan prioritas program perbaikan rumah tidak layak huni bagi warga terdampak, khususnya di wilayah Batang Dua,”pungkasnya. (**)
Editor : Uku
