ads
ads
ads

TERNATE, TERBITMALUT.COM — Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, H. Rizal Marsaoly kembali memimpin apel pagi di Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kota Ternate, Kelurahan Sasa, Ternate Selatan Rabu, (22/10/2025). Kegiatan apel pagi ini, merupakan Program Rabu Menyapa dari Pemerintah Kota Ternate yang dilakukan setiap seminggu sekali.

Dalam pelaksanaan kegiatan apel pagi itu, dihadiri langsung Kepala DKP Kota Ternate, Faisal Harun Dano Husein, Sekretaris DKP, Pejabat Struktural dan Sejumlah Pegawai di lingkup DKP Kota Ternate.

Sekda Kota Ternate, Rizal Marsaoly menyampaikan, Program Rabu menyapa ini untuk melakukan fungsi kontrol atau pengawasan guna memaksimalkan kinerja-kinerja OPD. Maka hari ini saya berkesempatan melakukan Rabu Menyapa di DKP.

Memang kata Rizal, saat ini sudah ada regulasi yang mengatur sejumlah kewenangan yang awalnya masih melekat di dinas Kabupaten/Kota, kini sudah sebagian dilimpahkan ke DKP Provinsi, khususnya kewenangan Perikanan Laut.

“Sehingga yang kita lihat sekarang ini, nelayan kita yang ada di pesisir. Maka yang menjadi tang-tangan ke depan, harus ada kerja-kerja kreatif dari DKP Kota Ternate untuk terus berinovasi,”ujarnya.

Maka paling tidak, budidaya perairan air tawar menjadi alternatif dari perubahan regulasi itu, harus dioptimalkan. Disamping ada pengelolaan hasil tangkapan ikan di laut, yang selama ini sudah menjadi sumber pendapatan para nelayan.

Sejumlah Pejabat Sruktural dan Pegawai Lingkup DKP Kota Ternate Ikut Apel Pagi, yang Dipimpin Sekda Kota Ternate, H. Rizal Marsaoly Rabu, (22/10/2025). Dok. Diskomsandi/Ewin

“Kemudian, harus ada pemberdayaan yang dilakukan oleh DKP Kota Ternate kepada nelayan-nelayan kecil yang ada di Kota Ternate. Karena, itu yang menjadi dasar bagi DKP untuk bisa menampung ke dalam postur APBD, misalnya pada kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan penguatan permodalan, kepada nelayan kecil,”tegasnya.

Lebih lanjut, kata Rizal, nelayan kita yang ada di Ternate ini armada tangkap mereka juga tidak terlalu besar, paling tidak ukurannya 2-5 GT.

“Dan setiap tahun itu harus kita suport, untuk bagaimana pola-pola pemberdayaan bagi nelayan-nelayan kecil itu ada. Karena di DKP ada disertifikasi pendapatan Perikanan,”pungkasnya.

Sekda juga mengigatkan agar ASN dilingkup DKP tidak melakukan sekat-sekat atau ego sektoral dengan pimpinan, agar pelayanan publik tetap berjalan maksimal.

“Harus bersinergi dengan pimpinan untuk menjalankan program kegiatan bersama yang benar-benar terukur, tepat sasaran dan paling terpenting adalah transparansi kebijakan anggaran kegiatan,”pintanya. (**)

Editor : Uku

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *