SUMEDANG, TERBITMALUT.COM — Retreat hari ketiga di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat pada Selasa, (28/10/2025). Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Dr. H. Rizal Marsaoly ikuti materi dari sejumlah Menteri dan Pejabat Kementerian, yakni Kebijakan Program Penyediaan 3 Juta Rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Kebijakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel MP) dari Kementerian Koperasi, Kebijakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Tidak hanya itu, orang nomor tiga di jajaran Pemkot Ternate itu juga mengikuti materi terkait Kebijakan Program Pekerjaan Umum dari Kementerian Pekerjaan Umum dan BPI Danantara, Kebijakan Lingkungan Hidup dan Persampahan dan Investasi Waste to Energy dari Kementerian Lingkungan Hidup, kebijakan Ekonomi Biru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kebijakan Pertambangan dan Hilirisasi di Daerah dari Kementerian ESDM.
Sebagai ketua TAPD dan Sekretaris Daerah, Rizal menyampaikan, ia akan fokus pada materi yang disampaikan, terutama materi yang berkaitan langsung dengan sejumlah program di daerah.
Baca Juga :
“Program dari Kementerian ini kita harus lebih fokus dan resapi. Apalagi ada meteri yang kebetulan sama dengan program kegiatan yang digagas pemerintah daerah melalui OPD-OPD,”ujarnya kepada Terbitmalut.com Selasa, (28/10/2025).
Menurut Sekda, ini perlu kita sinkronkan dengan kebijakan program dan kegiatan pemerintah pusat dan daerah. Misalnya ada Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang saat ini sudah dilaunching.
“Karena program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini merupakan program Nasional yang digagas Pak Presiden Prabowo. Sehingga, dengan adanya materi yang kita dapatkan ini bisa menjadi pengalaman dan informasi yang baru untuk disampaikan dan diterapkan di daerah,”tegasnya.
Perlu diketahui juga dengan adanya Retreat dan Rapat Koordinasi, Pemerintah Kota pun telah menyusun 27 usulan untuk disampaikan ke Kementerian dan lembaga lainnya.
Kata Rizal, beberapa usulan yang akan disampaikan ke Pempus, yakni Usulan ke Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Koperasi, Menteri Usaha Kecil Menengah (UKM), Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Pendidikan, Menteri Perhubungan, Menteri Sosial, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perumahan dan Permukiman, dan lembaga kementerian lainnya.
“Ada 27 usulan, karena bagi Pemerintah Kota melihat bahwa sesuatu yang urgen untuk diusulkan, dengan biaya yang besar, dan sudah dimasukan ke KUA-PPAS APBD 2026, yang kami pastikan tidak bisa dibiayai dalam penyusunan Rancangan APBD 2026,”pungkasnya. (**)
Editor : Uku
