Wali Kota : Sofifi Tetap Menjadi Bagian dari Tikep, dan tidak Ada DOB di Sofifi

TIDORE, TERBITMALUT.COM — Sejarah Tidore bahkan sejarah Indonesia membuktikan bahwa tanpa Tidore, Indonesia tidak akan lengkap dari sabang sampai merauke, dan Ibukota pertama Irian Barat berkedudukan di Tidore ini bukan atas kemauan orang Tidore, akan tetapi ditunjuk langsung oleh seorang pendiri bangsa ini yakni Bung Karno.

Hal tersebut disampaikan dengan lantang oleh Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen saat menyampaikan orasi pada seluruh massa Aksi Rakyat mendukung penolakan Daerah Otonom Baru (DOB) Sofifi, di Halaman Kedaton kesultanan Tidore, Kamis (17/7/2025).

Muhammad Sinen juga dengan lantang mengatakan, bahwa pada konferensi malino di Makassar pada zaman itu terdapat tiga opsi penting yang ditawarkan kepada Sultan Tidore, Zainal Abidin Syah dengan opsi pertama Tidore dan papua akan berdiri sendiri, opsi kedua Tidore dan Papua akan bergabung dengan belanda atau Tidore dan papua akan bergabung dengan NKRI, namun tanpa pikir panjang Sultan Tidore menyatakan Tidore dan Papua adalah bagian dari NKRI.

Baca Juga :

Wali Kota : Tuntutan DOB Sofifi Harus Sesuai Jalur, Terutama Diajukan ke DPRD Tikep

“Tidore sudah memberikan banyak kontribusi untuk NKRI dengan memberikan sebagian wilayahnya masuk ke NKRI, Tidore melepas irian barat yang saat ini menjadi Papua, Tidore telah melepas Halmahera Tengah dan Halmahera Timur untuk menjadi kabupaten dan sekarang haruskah Tidore juga melepas sebagian wilayahnya untuk Daerah Otonom Baru lagi, bukan tidak rela melepaskan Sofifi dari Tidore,namun ini hanya sebuah pengalihan Isu yang tidak sesuai dengan prosedur,”tegasnya.

Orang nomor satu di Kota Tikep ini juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Maluku Utara yang bukan ber KTP Tidore, jangan pernah mencampuri urusan DOB Sofifi.

Menurut Ketua PDIP Maluku Utara itu, jika menginginkan DOB Sofifi maka Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi harus melakukan sharing dengan Pemda Kota Tikep dan DPRD Kota Tikep untuk dibahas bersama.

“Kalau mau mekarnya suatu daerah, harus dilakukan oleh daerah induknya karena sofifi adalah bagian dari Tidore dan ini bukan haknya Pemerintah provinsi Maluku Utara atau DPRD Provinsi Maluku Utara, karena Tidore memiliki hak penuh terkait isu yang saat ini berkembang yakni DOB Sofifi, selesaikan saja tugas pemerintahan yang ada di Pemerintah Provinsi, karena masih banyak hal yang harus diurus oleh Pemerintah Provinsi bukan hanya soal DOB tersebut,”jelasnya.

Jika pemerintah Provinsi Maluku Utara dan DPRD Provinsi Maluku Utara menginginkan untuk sofifi dijadikan Daerah Otonom Baru (DOB) maka lakukanlah sesuai jalur yang sebenarnya.

“Kami siap menerima kedatangan kalian di Tidore untuk sama-sama dengan DPRD Kota Tidore untuk dibahas, namun saya Wali Kota Tidore Kepulauan aktif menyatakan sikap bahwa tidak dengan prosedur yang jelas Sofifi tetap menjadi bagian dari Tidore, dan tidak ada DOB di Sofifi,”tegasnya. (**)

Editor : Uku