TIDORE, TERBITMALUT.COM — Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman bersama Para Asisten Sekda dan Pimpinan OPD yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 dirangkaikan dengan pengarahan dari Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa tentang Percepatan Realisasi Belanja Untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi melalui zoom meeting, di Ruang rapat wali kota Tidore, Senin (20/10/2025) siang.
Rakor yang digelar secara virtual dan diikuti juga oleh para gubernur, bupati dan wali jota se-indonesia ini, dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian.
Tito menegaskan, pihaknnya akan terus memantau langsung setiap bulannya baik realisasi pendapatan maupun belanja serta memastikan terus mendorong realisasi pendapatan serta belanja daerah, dan mendorong apabila ada daerah yang kurang dalam realisasi.
Baca Juga :
“Untuk realisasi pendapatan secara total, gabungan dari provinsi, kabupaten, serta kota baru mencapai 70,27% atau setara Rp 949,97 triliun per 30 September 2025. Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama mencapai67,82%,”ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa menghimbau kepada Pemerintah daerah di seluruh wilayah untuk terus memberikan stimulus ekonomi daerah guna menghadapi berbagai risiko eksternal, seperti fluktuasi harga komoditas global dan ketimpangan investasi antar wilayah, serta memanfaatkan potensi unggulan masing-masing daerah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Purbaya menambahkan, sinergi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan TPID terus diperkuat untuk menghasilkan kebijakan pengendalian inflasi yang terukur dan responsif terhadap dinamika regional.
“Hal ini mencerminkan efektivitas koordinasi lintas daerah dalam mengantisipasi gejolak harga dan memperkuat stabilitas ekonomi nasional,”jelasnya.
Dikesempatan yang sama Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman usai mengikuti Zoom meeting tersebut menjelaskan bahwa Kepala Daerah diminta pertemuan bersama Mendagri dan mendapat arahan langsung dari Menteri Keuangan terkait dengan kebijakan Dana Transfer dari Pusat Ke Daerah dan penyerapan APBD 2025 yang harus tinggi.
Orang nomor dua di Kota Tidore Kepulauan ini mengatakan, sesuai laporan Mendagri bahwa penyerapannya untuk seluruh daerah, seperti pendapatan daerah sudah mencapai 70 Persen, tetapi penyerapan anggarannya untuk belanjanya masih 56 persen.
“Mendagri juga mengimbau kepada seluruh daerah untuk mempercepat penyerapan di daerah demi untuk kelancaran kegiatan pembangunan termasuk juga kaitannya pertumbuhan ekonomi di daerah,”ujarnya.
Wawali Tidore ini juga menekankan bahwa dengan penyerapan anggaran yang masih rendah, maka perlu dilakukan upaya cepat pada triwulan terakhir ini, sehingga progressnya lebih baik. (**)
Editor : Uku
