TIDORE, TERBITMALUT.COM — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini merupakan program pemerintah Pusat dibawah kepemimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto untuk seluruh Indonesia, sehingga wajib dilakukan oleh seluruh kepala Daerah di Indonesia terutama di Kota Tikep.
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman saat memimpin rapat Satgas MBG Kota Tikep sebagai bentuk tindak lanjut dari zoom meeting bersama Badan Gizi Nasional, yang berlangsung di ruang rapat Wali Kota, Senin (20/10/2025).
Orang nomor dua di Kota Tidore Kepulauan ini juga menegaskan bahwa fokus pada titik-titik yang berada pada dapur MBG sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada para penerima manfaat MBG itu sendiri.
Baca Juga :
“Karena tidak sekedar menuntaskan program presiden saja, akan tetapi seluruh program dalam pelaksanaan maupun pendistribusian ke para penerima MBG ini juga dapat berjalan dengan aman, lancar dan sukses di wilayah Kota Tikep,”ujarnya.
Menurut Wawali, untuk MBG di wilayah Kota Tikep sendiri diusulkan sebanyak 11 dapur MBG yang melayani delapan kecamatan yang ada di Kota Tikep.
“Diantaranya, empat kecamatan di daratan Oba dan empat kecamatan di Pulau Tidore, namun hingga saat ini baru dua dapur MBG yang telah beroperasi yakni MBG Aketobololo Oba Tengah dan MBG SPN Polda Malut, Kelurahan Gurabati Tidore Selatan,”jelasnya.
Ahmad Laiman juga menambahkan Kota Tidore ini harus ada rolmode yang diambil sehingga Dapur MBG Aketobololo seharusnya menjadi rol mode bagi seluruh MBG di Kota Tidore nanti karena dengan kondisi kebersihan dan tingkat pelayanan yang begitu luar biasa.
“Saya harap dapur MBG Aketobololo harus menjadi contoh bagi dapur MBG yang ada di Kota Tidore Kepulauan ke depan, sehingga tingkat pelayanan maupun kebersihan ataupun dalam hal apa saja harus setara dengan dapur MBG yang ada di Aketobololo,”pintanya.
Karena ketika Pemerintah Daerah yang dipimpin langsung oleh Pak wali kota pada waktu lalu melakukan survey di Dapur MBG Aketobololo tersebut dapat melihat bahwa layak menjadi contoh untuk bagi dapur-dapur lainnya karena terlihat bersih dan bagus.
“Kita juga harus memiliki standar dalam memberikan pelayanan sehingga standar yang dipakai diseluruh dapur MBG di Kota Tikep ini setara, agar menjadi sebuah yang membanggakan bagi kita semua, yang pada intinya adalah bagaimana untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh penerima dengan baik, agar program ini dapat berjalan sesuai dengan harapan pemerintah Pusat,”pungkasnya.
Wawali juga menegaskan bahwa, dalam memberikan MBG kepada penerima manfaat tersebut juga harus mendapatkan pelayanan yang prima, karena para penerima ini harus mendapatkan makanan yang fresh, higienis dan tidak terjadi apa-apa ini juga patut untuk diseriusin.
“Mungkin yang terjadi di daerah lain terdapat keracunan pada makan, namun saya yakin dan percaya bahwa untuk wilayah Kota Tikep hal semacam itu tidak akan terjadi,”tegasnya.
Sementara Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Taher Husain mengatakan, bahwa saat ini Pemerintah Kota Tidore telah mengusulkan dapur MBG yang masuk dalam 3T, namun proses ini masih dalam keputusan tahap II.
Akan tetapi, lanjutya, pemerintah daerah harus menyiapkan sumber daya dalam tenaga Gizi, akuntan maupun tenaga penanggung jawab karena ini merupakan usulan dari pemerintah daerah pada titik-tik dapur MBG itu sendiri.
“Ketika Pemerintah Daerah mengusulkan titik dapur MBG di wilayah 3T maka Pemda juga harus bersedia menyiapkan SDM di berbagai tenaga tersebut, karena untuk dapur mandiri seluruhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, namun SDM yang disiapkan oleh Pemda akan dibiayai langsung oleh MBG Pusat,”terangnya.
“Kami juga akan memverifikasi untuk pendataan SDM yang ada di Kota Tidore, namun lebih difokuskan khusus yang berada di titik-titik dapur MBG tersebut,”tambahnya. (**)
Editor : Uku
