TERNATE, TERBITMALUT.COM — Pemerintah Kota Ternate, melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate menggelar rapat koordinasi atau konsultasi sebelum pembahasan tahap I akhir Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026 yang berlangsung di Kantor DPRD Kota Ternate, Sabtu (22/11/2025).
Sekda Kota Ternate dan juga Ketua TAPD, Rizal Marsaoly menyampaikan, sebelum masuk pada pembahasan tahap I akhir Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026, harus dilakukan lebih dulu pra atau koordinasi dan konsultasi bersama dengan Banggar DPRD.
“Ini bertujuan untuk meminimalisir hal-hal yang ingin diperdalam pada daftar inventarisasi masalah (DIM) pembahasan tahap I akhir Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026,”ujarnya di halaman kantor DPRD.
Baca Juga :
Rizal turut mengapresiasi kepada Banggar DPRD yang sudah meluangkan waktu di hari libur bersama TAPD dalam melakukan koordinasi atau konsultasi Rancangan APBD tahun 2026 yang akan diperkuat pada pembahasan tahap I Akhir.
Dalam pembahasan itu, kata Sekda, DPRD hanya mengingatkan kepada TAPD terkait dengan pendapatan daerah. Sehingga, pemerintah melalui BP2RD telah mempresentasikan pendapatan daerah baik pada objek pajak maupun retribusi.
“DPRD hanya ingin melihat sejauh mana capaian PAD hingga pada termin terakhir tahun 2025. Dan hasilnya disampaikan oleh BP2RD itu tren pendapatan kita baik dan positif. Karena objek pajak dan retribusi terjadi peningkatan,”jelasnya.
Untuk itu, Rizal menambahkan, pada pembahasan tahap I akhir, pemkot juga akan fokus pada item PAD mana yang bisa dinaikan. Maka paling tidak ada plant skema yang harus dibuat oleh BP2RD.
“Karena TPAD dan Banggar DPRD lebih fokus pada pembahasan pendapatan daerah. Karena dengan pemotongan TKD tahun depan itu, DPRD dan Pemkot Ternate benar-benar bersinergi untuk memperkuat pendapatan daerah, yang harus dimaksimalkan pada OPD-OPD pengelolaan pendapatan,”ungkapnya.
Kemudian, ada pembahasan Universal Health Coverage (UHC) yang akan dianggarkan juga di dalam APBD tahun 2026. Walaupun, belum menyelesaikan secara keseluruhan hutang UHC kepada BPJS Kesehatan.
“Tapi paling tidak tahun 2026 kita mengalokasikan anggaran UHC untuk membayar sisa hutang ke BPJS Kesehatan, sebagai bentuk komitmen pemerintah Kota Ternate,”tegasnya.
Rapat itu juga, DPRD menyoroti soal dana bagi hasil (DBH) dari pemprov ke Kota Ternate. Sehingga kita berharap kepada Pemprov untuk mencairkan tepat waktu sesuai skema pembayaran. Karena, dengan adanya DBH bisa membantu pemkot Ternate untuk melaksanakan program kegiatan di tahun 2026.
“DBH adalah hak kita (Pemkot Ternate-red) maka kita akan melakukan koordinasi dengan pemprov melalui Gubernur untuk menjadikan atensi dalam membayar hutang DBH ke Kota Ternate dengan tepat waktu,”pungkasnya. (UKU)
Editor : TM
