TERNATE, TERBITMALUT.COM — Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menanggapi wacana soal pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk pembiayaan retribusi parkir. Baginya, alasan pemotongan gaji untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan sebuah solusi yang tepat.
Ia mengatakan, wacana dari DPRD terkait usulan pemotongan gaji ASN tidak tepat sasaran dan tidak harus dilakukan. Sebab akan mengganggu hak para ASN yang selaam ini mereka terima.
“Jujur saja, itu tidak bisa dilakukan. Meskipun ini baru wacana. Tapi yang namanya gaji punya aturan sendiri. Karena, satu rupiah pun tidak boleh kita potong,”ujarnya Senin, 24 November 2025 lalu dihalaman Kantor DPRD.
Baca Juga :
Menurut Rizal, gaji ASN menjadi hak bagi setiap ASN, kecuali pada hal lain. Misalnya, ASN punya akad dengan perbankan atau kredit yang lain yang di dalamnya telah disepakati oleh kedua belah pihak.
“Bahkan akan tetap dilihat. Jiakalau kita ingin mengambil hak ASN dengan sepihak dan merealisasikan, wah itu sangat tidak bisa dilakukan,”tegasnya.
Rizal menambkan, untuk meningkatkan PAD, khususnya pada retribusi parkir, bisa digunakan skema atau rencana lain yang tidak harus mengorbankan haknya para ASN.
“Saya pikir hitungan DPRD memang rasional. Dengan memotong hak setiap ASN per bulan misalnya Rp 50 ribu. Tapi itu akan menjadi ancaman bagi mereka. Maka kita akan mencari jalan lain,”ungkapnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate, Faisal Badaruddin mengatakan, skema pemotongan, bukan pada gaji, namun pada TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai).
Skemanya nanti, lanjutya, akan diberikan stiker retribusi yang disediakan pihak Dishub untuk diberikan ke ASN.
“Stiker itu digunakan dalam satu tahun. Hanya saja akan diidentifikasi lebih dalam berapa jumlah kendaraan yang dimiliki oleh ASN,”terangnya.
Meski begitu, katanya, ini baru menjadi wacana di lintas DPRD dan pemerintah melalui Dishub. “Tindak lanjutnya akan dibahas pertemuan berikut,”jelasnya. (UKU)
Editor : TM
