TERNATE, TERBITMALUT.COM — Pemerintah Kota Ternate, melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) menggelar rapat evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026, setelah dievaluasi pemerintah Provinsi, bertempat di Kantor DPRD Kota Ternate, Senin (29/12/2025).
Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly mengatakan, dari hasil evaluasi APBD 2026 oleh Pemprov terdapat 18-20 poin. Dan setelah kita baca dan melihat itu masih secara normatif dan kita sudah menindaklanjuti.
“Kita sudah sampaikan atau presentasi ke Banggar DPRD dalam rapat tadi. Dan poin yang ditegaskan pemprov adalah berkaitan dengan Universal Health Coverage (UHC) atau sistem penjaminan kesehatan. Sehingga pemkot Ternate diminta membuat skema pelunasan sisa utang Rp.17 miliar sejak 2023-205,”ujarnya.
Baca Juga :
Menurut Ketua TAPD itu, saat ini pemerintah kota diperhadapkan dua hal. Yakni pelunasan utang UHC dan penganggaran UHC di tahun 2026. Sehingga, dengan adanya DBH Rp.10 miliar yang sudah disalurkan tadi ke Pemkot Ternate, dan ini akan membantu kita untuk membayar hutang UHC.
“Jadi sudah ada skema pemkot untuk membayar utang DBH, maka dari DBH Rp.10 miliar itu akan kita bayar utang UCH, ditambah dengan Rp.5 miliar yang sudah masuk di tahun anggaran 2026. Dan ada penambahan Rp.10 miliar untuk menopang UCH di tahun berjalan 2026,”ungkapnya.
Maka kata Rizal, utang UCH bisa terselesaikan, pemenuhan BPJS Kesehatan bagi warga yang berobat di Rumah Sakit, klinik dan lainnya bisa berjalan normal di tahun 2026.
Ini telah menjadi sebuah komitmen pemerintah kota Ternate terhadap program UHC. Dan ini juga menjadi catatan evaluasi APBD Tahun Anggaran 2026 yang kita sudah bawa ke Provinsi, sebelum ditetapkan Peraturan Daerah (Perda), hingga penjabaran APBD.
Pertemuan Pemkot dan BPJS Kesehatan
Pada Selasa 30 Desember besok, pemkot Ternate akan melakukan pertemuan dengan Kantor BPJS Kesehatan Ternate, Maluku Utara. Ini juga bagian dalam memastikan sebelum penandatanganan kerjasama program UHC di tahun 2026 mendatang.
“Rapat atau pertemuan itu akan menjadi ruang opsi-opsi penyelesaian utang UCH dan menganggarkan program UHC 2026 ini bisa atau tidak. Tapi, kita pikir ada dispensasi lah kepada Pemkot Ternate,”jelasnya.
Rizal juga menambahkan, akan dilakukan evaluasi data penerima BPJS Kesehatan, karena ada yang sudah meninggal, ada yang sudah keluar kerja di perusahaan dan lain-lain.
“Sehingga di tahun 2026 program UHC berjalan dengan data yang valid. Dan soal data besok kita akan klirkan dengan pihak BPJS Kesehatan,”tegasnya. (**)
Editor : Uku
