“Membangun Indonesia dari Negeri Fagogoru ; Model Pembangunan Daerah Berbasis Kesejahteraan,”
Oleh: Diana Muchtar (ASN Halmahera Tengah)
“Indonesia membutuhkan paradigma baru pembangunan daerah: bergeser dari pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (growth-oriented development) menuju pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan manusia (well-being oriented development).”
Baca Juga :
Selama puluhan tahun, keberhasilan pembangunan daerah di Indonesia hampir selalu diukur melalui indikator ekonomi. Besarnya investasi, tingginya laju pertumbuhan ekonomi, meningkatnya nilai ekspor, hingga bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tolok ukur utama. Indikator-indikator tersebut tentu penting, tetapi belum cukup menjawab pertanyaan yang paling mendasar: apakah masyarakat benar-benar hidup lebih sejahtera?.
Pertanyaan itu semakin relevan ketika Indonesia memasuki fase transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Pembangunan nasional tidak lagi cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi harus mampu menghadirkan kesejahteraan yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Keberhasilan pembangunan semestinya diukur dari sejauh mana negara mampu memperluas kesempatan hidup warga untuk menjadi lebih sehat, lebih cerdas, lebih produktif, dan hidup dengan martabat.
Pandangan tersebut sejalan dengan gagasan ekonom peraih Nobel, Amartya Sen, yang memaknai pembangunan sebagai proses memperluas kebebasan dan kemampuan manusia (development as freedom). Pembangunan bukan sekadar akumulasi modal atau peningkatan pendapatan, melainkan upaya memperluas kapasitas setiap individu untuk menjalani kehidupan yang mereka anggap bernilai. Dengan demikian, investasi terbesar sebuah bangsa sesungguhnya adalah investasi pada kualitas manusianya.
Dalam perspektif itu, pengalaman Kabupaten Halmahera Tengah menjadi menarik untuk dicermati. Sebagai salah satu pusat industri nikel nasional, daerah ini memiliki peluang besar menikmati pertumbuhan ekonomi. Namun tantangan sesungguhnya bukan sekadar mencatat angka pertumbuhan, melainkan memastikan bahwa manfaat pertumbuhan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Bupati Ikram Malan Sangadji dan Wakil Bupati Ahlan Djumadil, arah pembangunan menunjukkan upaya menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia. Berbagai program seperti layanan kesehatan gratis, pendidikan gratis bagi ASN dan masyarakat, insentif bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta lanjut usia, hingga pembangunan rumah layak huni menjadi contoh bagaimana kebijakan publik diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup warga.
Program-program tersebut bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri. Seluruhnya membentuk mata rantai pembangunan yang saling menguatkan. Kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas masyarakat. Pendidikan membuka akses terhadap mobilitas sosial. Perlindungan bagi kelompok rentan memperkuat kualitas generasi. Sementara hunian yang layak menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan produktif. Keseluruhannya menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Dari sinilah muncul apa yang dapat disebut sebagai Model Fagogoru.
Model ini berpijak pada keyakinan bahwa kekayaan sumber daya alam (SDA) baru memiliki arti ketika berhasil dikonversi menjadi kesejahteraan sosial. Investasi tidak berhenti sebagai angka dalam laporan ekonomi, melainkan diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menjadi instrumen, sedangkan kesejahteraan manusia menjadi tujuan akhir pembangunan.
Paradigma tersebut juga sejalan dengan konsep inclusive development yang kini menjadi perhatian berbagai lembaga pembangunan dunia. Pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati oleh sebagian kelompok akan memperlebar kesenjangan sosial. Sebaliknya, ketika manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata, stabilitas sosial akan semakin kokoh dan pembangunan memperoleh legitimasi dari masyarakat.
Pengalaman Halmahera Tengah (Halteng) juga menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak identik dengan pengurangan pelayanan publik. Sebaliknya, efisiensi dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan sehingga setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat sosial yang lebih besar. Ukuran keberhasilan pemerintah bukan lagi sekadar kemampuan menyerap anggaran, melainkan kemampuan mengubah anggaran menjadi kesejahteraan masyarakat.
Namun, pembangunan tidak pernah hanya bergantung pada kebijakan pemerintah. Pembangunan membutuhkan modal sosial yang kuat. Negeri Fagogoru memiliki warisan nilai persaudaraan, gotong royong, saling menghormati, dan kebersamaan. Nilai-nilai budaya tersebut menjadi energi sosial yang memperkuat efektivitas kebijakan publik. Ketika budaya lokal berjalan seiring dengan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan tidak hanya menghasilkan kemajuan ekonomi, tetapi juga memperkuat kohesi sosial.
Sehingga, Indonesia membutuhkan semakin banyak daerah yang berani mengadopsi pendekatan pembangunan seperti ini. Sebab Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud hanya melalui megaproyek nasional atau tingginya angka investasi. Indonesia yang maju akan lahir ketika setiap daerah mampu mengubah pertumbuhan ekonomi menjadi kesejahteraan yang dirasakan rakyatnya.
Dalam konteks itulah, Negeri Fagogoru menawarkan pelajaran penting bagi Indonesia. Bahwa pembangunan terbaik bukanlah pembangunan yang sekadar menghasilkan kekayaan, melainkan pembangunan yang menghadirkan keadilan sosial, memperkuat martabat manusia, serta memperluas kesempatan hidup bagi seluruh warga.
Sudah saatnya cara pandang terhadap pembangunan daerah berubah. Pertanyaan yang perlu kita ajukan bukan lagi sekadar, “Berapa besar investasi yang masuk?” melainkan, “Seberapa besar kualitas hidup masyarakat yang meningkat?”
Sebab pada akhirnya, bangsa yang besar bukan dibangun oleh daerah yang paling kaya, melainkan oleh daerah-daerah yang mampu menjadikan kekayaannya sebagai jalan menuju kesejahteraan rakyat. (**)
Salam Fagogoru!!
