TERNATE, TERBITMALUT.COM — Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate kembali mematangkan rencana kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPDBU) untuk penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ).
Proyek dengan nilai investasi sekitar Rp.90 miliar, yang kini memasuki tahapan market sounding (penjajakan minat pasar). Hal itu dilakukan dalam pembahasan rapat koordinasi di Auditorium Kantor Bappelitbangda Kota Ternate, Kamis (1/10/2026).
Rapat tersebut dipimpin Wali Kota Ternate, H. M. Tauhid Soleman bersama Wakil Wali Kota, Nasri Abubakar dan dihadiri sejumlah pihak yang terlibat dalam proses KPDBU.
Baca Juga :
Tauhid mengatakan, proses proyek telah melewati tahapan market sounding dan pembahasan teknis. Pemerintah daerah kini mengevaluasi perkembangan sebelum melanjutkan proses ke tahap berikutnya.
“Kalau tadi itu hanya evaluasi progres. Tahapan tadi market sounding-nya sudah jalan. Kemudian itu rapat pertama,”katanya saat diwawancarai sejumlah awak media.
Menurut Tauhid, market sounding diperlukan untuk menjajaki minat badan usaha sebelum proyek berlanjut ke tahapan transaksi dan lelang.
“Market sounding itu nanti arahnya ke transaksi. Transaksi dan lelang,”ungkapnya, sera menyebut bahwa, sejumlah dokumen dan persyaratan teknis juga telah diperbaiki.
Sehingga, penyelesaian perbaikan menjadi bagian dari kesiapan proyek untuk melanjutkan tahapan KPDBU. “Karena ada perbaikan EPS, sudah selesai. Jadi tahapnya bagus,”terangnya.
Proyek penyediaan APJ ini juga disiapkan untuk diperkenalkan dalam rangkaian Festival Ekonomi Syariah Internasional di Jakarta pada Oktober 2026. Skema yang digunakan dalam proyek tersebut berbasis syariah.
Tauhid menambahkan, pola KPDBU memungkinkan pembangunan infrastruktur dilakukan melalui investasi badan usaha, sehingga pembiayaan proyek tidak sepenuhnya menunggu kemampuan anggaran pemerintah daerah.
“Kalau itu orang yang bangun sesuatu yang begitu besar, itu kan butuh waktu lama dengan menunggu keuangan. Kalau ini kan tidak. Ini karena orang berinvestasi,”paparnya.
Sementara itu, Sekda Kota Ternate, H. Rizal Marsaoly menambahkan, rapat tersebut juga dihadiri jajaran Pemprov Maluku Utara, guna tindak lanjut dari atensi Gubernur Maluku Utara agar KPBU PJU di Ternate dapat dipercepat.
“KPBU Syariah APJU Ternate ini diproyeksikan akan menjadi pilot project atau percontohan pembiayaan pembangunan infrastruktur bagi 10 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku Utara,”jelasnya.
Kata Rizal, sebagian besar kelengkapan dokumen pendukung telah dipenuhi, termasuk dukungan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta lembaga penjamin. Perbaikan Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan juga telah diselesaikan oleh dinas teknis dalam hal ini Dinas Perhubungan.
“Progresnya sangat baik ya. Dokumen sebagian besar sudah lengkap dan kita siap untuk pelaksanaan market sounding dalam satu hingga dua minggu kedepan. Setelah market sounding, prosesnya berlanjut ke tahap transaksi dan lelang badan usaha,”pungkasnya. (**)
Editor : Uku
