TERNATE, TERBITMALUT.COM — Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman menyampaikan jawaban atas pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap nota keuangan dan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2027, Selasa (10/11/2026) sore tadi.
Menurut Tauhid, penyelarasan kebijakan dan agenda Nasional dalam RAPBD 2027 disusun agar selaras dengan RPJMD Kota Ternate 2025–2029 dan RKPD 2027, serta mengintegrasikan prioritas nasional seperti program Asta Cita melalui fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan.
Pemerintah mengakui masukan terkait ketepatan waktu penyampaian RAPBD dan berkomitmen memperkuat koordinasi di tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar tahapan perencanaan ke depan berjalan lebih tertib.
Baca Juga :
Selain itu, peningkatan PAD didorong melalui pemanfaatan potensi sektor perdagangan, pariwisata, jasa, hingga pengelolaan aset daerah.
”Pemerintah berkomitmen mengoptimalkan pendapatan secara transparan tanpa memberatkan UMKM atau masyarakat melalui inovasi seperti Ternate i-PAD dan pembayaran non-tunai berbasis QRIS. Optimalisasi pendapatan ini melibatkan seluruh perangkat daerah, bukan hanya instansi teknis pemungut pajak,”ungkapnya.
Kemudian, kebijakan belanja menganut prinsip money follows program untuk memastikan anggaran berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
”Belanja operasional dikendalikan guna memperbesar ruang fiskal pelayanan publik, sementara belanja modal diprioritaskan pada kebutuhan mendesak dan merata,”jelasnya.
Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), DAK, dan DAU akan dilakukan secara selektif, akuntabel, serta berbasis perencanaan yang matang.
Pemerintah kota juga memfokuskan masalah Sosial, Wilayah Kepulauan, dan Program Strategis. Misalnya, penanganan kemiskinan, stunting, dan pengangguran dilakukan secara terpadu melalui sinergi lintas sektor dan pemberdayaan ekonomi.
”Pemerataan pembangunan juga menyasar wilayah kepulauan (Pulau Hiri, Moti, dan Batang Dua) untuk menjamin akses infrastruktur dasar dan pelayanan publik,”tegasnya.
Kata Tauhid, Pemerintah mendukung Program Makan Bergizi Gratis nasional dan menyiapkan langkah kelembagaan melalui koordinasi lintas instansi.
Tauhid menambahkan, penyesuaian anggaran PPPK (termasuk skema paruh waktu ke penuh waktu) akan mengikuti ketentuan resmi dari Pemerintah Pusat guna menghindari penganggaran ganda serta menjaga kesehatan fiskal daerah.
Rencana penyertaan modal kepada PT BPRS Bahari Berkesan diarahkan untuk memperkuat kapasitas lembaga keuangan daerah dalam mendukung permodalan UMKM dengan tata kelola yang akuntabel.
Penataan Kawasan Cagar Budaya dan Lingkungan
Penataan kawasan strategis seperti Benteng Oranje, Lapangan Ngaralamo, dan Dodoku Ali akan dievaluasi secara komprehensif, termasuk wacana pembentukan Badan Pengelola Cagar Budaya serta penertiban aktivitas UMKM (Coffee Street) agar selaras dengan aspek pelestarian sejarah.
”Laporan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang atau pungutan liar di sekitar kawasan cagar budaya/Museum Rempah akan ditindaklanjuti secara objektif,”terangnya.
Selain itu, lanjut Tauhid, penanganan darurat dan sistem pengelolaan sampah di TPA Buku Deru-Deru akan terus dievaluasi demi mengantisipasi risiko kebakaran secara berkelanjutan.
Disisi lain, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat pengawasan internal, mempercepat realisasi kegiatan sejak awal tahun anggaran.
“Termasuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan demi mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,”pungkasnya. (**)
Editor : Uku
