TERNATE, TERBITMALUT.COM — Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan gagasan besar tentang transformasi ekonomi daerah dari ketergantungan pada sektor ekstraktif menuju penguatan agro-maritim berbasis ekonomi biru.
Hal tersebut disampaikan dalam Forum Diskusi Terpumpun (FGD) bertajuk “Menata Masa Depan Perikanan Malut” yang digelar di Ballroom Bella Hotel, Ternate, Maluku Utara, Sabtu (11/4/2026) lalu.
Forum ini juga menghadirkan sejumlah pembicara penanggap, seperti Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin Abd. Kadir, Project Leader Lembaga Pesisir dan Laut eLSiL Kie Raha Dr. Thamrin Ali Ibrahim, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (KKP RI) Kamarudin, Dubes Indonesia untuk Serbia periode 2010–2014 Samuel Samson, Guru Besar Universitas Khairun, Prof. Dr. Ir. M. Irfan Koda, Guru Besar Unkhair Prof. Dr. M. Janib Ahmad, serta para asisten, staf ahli, dan pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Baca Juga :
Dalam pemaparannya, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, yang menyoroti bahwa struktur pertumbuhan ekonomi Maluku Utara masih didominasi oleh sektor pertambangan, khususnya nikel.
Menurutnya, pertumbuhan yang bertumpu pada sektor ekstraktif memiliki keterbatasan dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Jika bertumpu pada sektor ekstraktif, dampaknya cenderung tidak merata,” tegasnya.
Di sisi lain, sektor kelautan dan perikanan Maluku Utara justru memiliki potensi besar yang belum dimaksimalkan. Pemanfaatan potensi perikanan saat ini diperkirakan baru mencapai sekitar 61 persen. Salah satu peluang strategis yang didorong adalah pengembangan budidaya udang vaname.
Dari potensi usaha seluas 10.000 hektar atau sekitar 53 persen dari total potensi yang ada, budidaya udang vaname diperkirakan mampu menghasilkan hingga 1 juta ton per tahun, dengan asumsi produktivitas sekitar 100 ton per hektar per tahun. Dengan harga rata-rata sekitar USD 5 per kilogram, potensi pendapatan kotor dapat mencapai USD 5 miliar per tahun.
Setelah dikurangi biaya produksi sekitar USD 2 miliar per tahun, potensi pendapatan bersih diperkirakan mencapai USD 3 miliar atau sekitar Rp 51 triliun per tahun. Bahkan, jika sekitar 95 persen produksinya diarahkan untuk ekspor, maka nilai ekspor yang dapat dihasilkan mencapai sekitar USD 4,75 miliar atau sekitar Rp 45 triliun per tahun.
Selain memberikan nilai ekonomi yang besar, pengembangan budidaya udang vaname juga berpotensi membuka lapangan kerja dalam jumlah signifikan, yakni sekitar 40.000 tenaga kerja di sektor on-farm dan sekitar 30.000 tenaga kerja di sektor off-farm.
Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong transformasi ekonomi berbasis blue economy dengan fokus pada hilirisasi perikanan.
‘Sehingga nilai tambah tidak berhenti pada produksi bahan mentah, tetapi berkembang melalui industri pengolahan di daerah”ungkapnya.
Dalam forum yang sama, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, juga menekankan pentingnya pendekatan pembangunan agro-maritim sebagai kerangka integratif bagi daerah kepulauan seperti Maluku Utara menghubungkan sektor perikanan, budidaya, pertanian, hingga industri pengolahan dalam satu sistem ekonomi yang saling memperkuat.
Transformasi menuju ekonomi biru, menurutnya, memerlukan peta jalan pembangunan yang jelas, sumber daya manusia yang unggul, stabilitas sosial-politik, serta kepemimpinan yang kuat dan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan penta helix.
Menanggapi itu, Akademisi FPIK Unkhair, Dr. Mufti Abd. Murhum yang juga mengikuti Forum Diskusi Terpumpun (FGD) bertajuk “Menata Masa Depan Perikanan Malut”, menyampaikan, bahwa FGD tersebut menjadi penanda bahwa Maluku Utara tidak kekurangan visi pembangunan.
“Namun tantangan terbesarnya kini adalah memastikan gagasan besar tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten, sehingga kekayaan sumber daya laut Maluku Utara benar-benar menjadi fondasi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,”ujarnya kepada Terbitmalut.com Sabtu, (18/4/2026).
Mantan Kadis DKP Halteng itu menegaskan bahwa pada prinsipnya ia sangat menyetujui gagasan yang disampaikan. Namun, tetap memastikan sarana dan prasarana baik di bidang penangkaran dan budidaya harus direvitalisasi dan relokasi bila tdk layak secara ekonomis dan teknis.
Dosen perikanan Unkhair itu juga turut merekomendasi terhadap pembangunan perikanan di Maluku Utara kedepan.
Menurutnya, harus ada evaluasi semua sarana dan prasarana (tangkap dan budidaya) yang sudah ada, revitalisasi dan relokasi sarana yang ada (fisik dan non fisik), tambahkan sarana vital yang belum ada/rusak (PPI dan BBI), Cari mitra pengelolaan (swasta (swasta/koperasi).
Begitu juga, harus dibuatkan MoU (Bagi hasil), kerjasama Pemprov dan Pemda harus nyata terhadap pengelolaan sarana dan prasarana perikanan yang sudah terbangun (bisa sharing pembiayaan dan pengelolaan), perkuat lembaga penyuluh (jumlah dan kewenangan).
“Bila perlu buatkan badan khusus di daerah untuk perkuat fugis pemberdayaan/pendamping dan konsultasi bisnis serta fasilitas pasar produk perikanan, deregulasi aturan terkait pajak dan retribusi di sektor perikanan untuk tingkatkan PAD, hilirisasi produk perikanan di sentra perikanan (PPN, PPI dan KN-MP) dan libatkan perguruan tinggi di semua level kebijakan (riset, pengembangan SDM dan Pengabdian),”ungkapnya.
Lanjutnya, wajibkan perusahaan di daerah (nikel, kehutanan, perbankan dan lainnya) untuk investasi dan pengembangan sektor perikanan di sekitar areal perusahan, kebijakan anggaran (komitmen Gubernur dan walikota/Bupati) dan dewan perwakilan rakyat, khusus untuk program KN-MP.
“Termasuk dengan pempertimbangkan kondisi eksisting sarana dan prasaran yang sudah ada. Sebaiknya KN-MP diarahkan untuk mengisi wilayah yang strategis dan potensial (nelayan dan potensi SDA-Perikanan) tapi masih kurang/tidak terjangkau oleh PPN/PPP/TPI yang sudah ada,”pungkasnya. (**)
Editor : Uku
