TERNATE, TERBITMALUT.COM — Fraksi Demokrat DPRD Kota Ternate memberikan perhatian khusus terhadap postur anggaran fiskal yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2027.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Juru Bicara Fraksi Demokrat, Muslim Sahil dalam Rapat Paripurna Selasa, (10/11/2206) sore tadi.
Menurutnya, adanya kebijakan pemangkasan dana transfer dari Pemerintah Pusat secara besar-besaran, disertai pengetatan regulasi peruntukannya, dipastikan bakal mempengaruhi agenda pembangunan daerah yang telah digariskan dalam RPJMD Kota Ternate 2025–2029.
Baca Juga :
”Kondisi ini membuat ruang gerak fiskal Pemkot Ternate semakin terbatas, yang berisiko memperlambat progres pembangunan infrastruktur serta menurunkan mutu layanan publik,”ujarnya.
Kendati demikian, Fraksi Demokrat menyambut baik dan mendukung langkah strategis Pemkot Ternate yang telah dipaparkan oleh Wali Kota Ternate melalui Nota Keuangan demi mendongkrak optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Lebih lanjut, berbagai masukan strategis terkait kebijakan pendapatan daerah akan disampaikan secara langsung melalui perwakilan fraksi di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate.
Berkenaan dengan penyesuaian pos belanja, khususnya terkait pengalihan pembiayaan gaji serta honorarium guru dan tenaga kesehatan (nakes) PPPK daerah yang bersumber dari APBN, Fraksi Demokrat mendorong Pemkot bersama Banggar DPRD agar melakukan penyesuaian secara cermat saat pembahasan RAPBD, dengan berpedoman pada petunjuk teknis resmi dari Pemerintah Pusat.
Kebijakan ini diharapkan mampu meringankan beban keuangan Pemkot Ternate. Di sisi lain, fraksi kami juga menyoroti alokasi dana hibah yang mencapai lebih dari Rp8 miliar.
”Mengingat kapasitas fiskal yang sedang menyusut, Pemkot Ternate harus jauh lebih selektif. Oleh karena itu, kami meminta penjelasan transparan mengenai peruntukan serta sasaran dari alokasi anggaran hibah tersebut,”pintanya.
Demikian catatan dan pandangan ini disampaikan oleh Fraksi Demokrat DPRD Kota Ternate untuk mendapat perhatian serius dari pihak eksekutif, serta selanjutnya diserahkan kepada DPRD untuk dibahas melalui mekanisme dan tahapan persidangan yang berlaku. (**)
Editor : Uku
