TERNATE, TERBITMALUT.COM — Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Kementerian Kehutanan dan KemenPPPA secara resmi meluncurkan uji coba (pilot project) Perhutanan Sosial Inklusif di Kota Ternate, pada Senin (26/10/2026) kemarin.
Program strategis ini membentang di atas lahan seluas 1.400 hektare dengan catatan pencapaian yang belum pernah ada sebelumnya: 90 persen penerima Surat Keputusan (SK) persetujuan perhutanan sosial merupakan kaum perempuan.
Inisiatif kolaboratif ini mengusung tema besar “Merajut Kejayaan Rempah Maluku Utara Melalui Perhutanan Sosial Inklusif”, dengan menggelorakan semangat pemerataan akses keuangan, penguatan UMKM, kesejahteraan perempuan, serta perlindungan dari jeratan investasi ilegal.
Baca Juga :
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengutarakan apresiasi atas kerja sama lintas kementerian yang menetapkan wilayahnya sebagai percontohan nasional dalam pengelolaan perhutanan sosial yang berfokus pada pemberdayaan kebun perempuan.
“Ini merupakan pilot project perdana di Indonesia yang membutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk merampungkan proses administrasinya. Dari total lahan 1.400 hektare, kami memaksimalkannya lewat master plan serta pemetaan komoditas unggulan seperti pala, cengkih, kelapa, dan kenari,”ujar Sherly, seperti dilansir dari laman resmi https://malutprov.go.id.
Selain itu, Gubernur juga menggarisbawahi pentingnya efisiensi pembibitan per hektare agar tata kelola lahan serta biaya operasional seimbang dengan hasil panen yang didampingi langsung oleh offtaker.
“Tidak hanya berorientasi pada produktivitas, kawasan yang turut dirancang sebagai area ekowisata dan bumi perkemahan ini akan segera dilengkapi fasilitas infrastruktur dasar, seperti jaringan telekomunikasi, pasokan listrik, serta air bersih dan sanitasi berkat sinergi bersama instansi terkait,”ungkapnya.
Di sisi lain, Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen menggenjot kuota keterlibatan perempuan dalam program perhutanan sosial di tanah air.
“Karena berdasarkan catatan nasional, dari total 8,47 juta hektare lahan perhutanan sosial yang melibatkan 1,44 juta kepala keluarga, partisipasi perempuan sebagai pengurus maupun anggota terus didorong hingga mencapai minimal 30 persen,”jelasnya.
Wamenhut turut menjelaskan adanya skema pembiayaan lunak melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan. Fasilitas dana bergulir ini menawarkan suku bunga yang sangat terjangkau, yakni sekitar 3,3 persen bagi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan, turut memuji inovasi “Kebun Pangan Perempuan” yang memadukan kearifan lokal, aspek budaya, dan ketahanan pangan berbasis komoditas rempah.
Menurut pandangannya, langkah ini tidak hanya menjaga kelestarian ekosistem hutan, melainkan juga mengokohkan ekonomi rumah tangga di mana para ibu memiliki peran strategis dalam mengendalikan inflasi dan dinamika harga pangan secara langsung di akar rumput.
Sebelumnya, Dirjen Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetyani, melaporkan bahwa rangkaian acara tersebut diisi dengan penyerahan 14 SK persetujuan perhutanan sosial.
Mayoritas SK ini diterima oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) beranggotakan perempuan, yang juga disertai penyerahan bantuan alat produksi lewat program Bang Pesona (Pengembangan Perhutanan Sosial Nusantara) serta suntikan modal usaha dari Pemprov Maluku Utara.
Peluncuran ini juga dimeriahkan oleh sejumlah agenda pendukung, meliputi:
1.Pelatihan praktis dan demonstrasi pembuatan sirup pala, aneka olahan rempah, serta kuliner gastronomi lokal;
2.Penguatan kapasitas UMKM yang mencakup perizinan PIRT, kepemilikan merek, sertifikasi halal, optimalisasi kemasan (packaging), hingga strategi pemasaran digital yang terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih; serta
3.Aksi pelestarian lingkungan berupa penanaman simbolis 20 ribu bibit pohon produktif khas komoditas unggulan Maluku Utara.
Acara peresmian ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Maluku Utara, Wali Kota Ternate, H. M. Tauhid Soleman, Ketua PKK Provinsi Maluku Utara, serta para pelaku UMKM dan kelompok tani setempat.
Melalui sinergi kuat ini, Maluku Utara menaruh optimisme tinggi untuk mengembalikan kejayaan rempah Nusantara demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkesinambungan. (**)
Editor : Uku
