WEDA, TERBITMALUT.COM — Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menetapkan arah kebijakan APBD 2026 dengan fokus utama pada penurunan angka kemiskinan, pengurangan pengangguran terbuka, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Djumadil dalam pidato pandangan akhir pada rapat paripurna DPRD, Kamis (27/11/2025).
Ahlan mengatakan, seluruh alokasi anggaran tahun mendatang harus memberi dampak langsung bagi masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan.
Baca Juga :
Ia juga mengingatkan agar organisasi perangkat daerah (OPD) tidak mengalihkan anggaran pelayanan publik ke perjalanan dinas maupun penambahan tunjangan aparatur.
“Tambahan penghasilan pegawai yang ada saat ini sudah cukup menopang pendapatan ASN. Fokus kita harus tetap pada pelayanan masyarakat,”ujarnya.
Pemda juga menerapkan verifikasi ketat terhadap seluruh Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Kebijakan ini dipicu oleh penurunan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp.480 miliar, sekaligus untuk memastikan seluruh rencana kerja OPD selaras dengan visi pembangunan daerah.
Sejumlah dinas strategis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan juga turut menjadi perhatian karena hingga akhir November belum merealisasikan secara penuh anggaran fisik yang telah dialokasikan.
Pemerintah meminta percepatan realisasi anggaran hingga akhir Desember 2025 agar tidak mengganggu keberlanjutan program tahun berikutnya. Selain itu, proses tender proyek fisik direncanakan digeser ke akhir tahun berjalan agar pelaksanaan dapat berlangsung penuh dalam satu tahun anggaran.
Dalam APBD 2026, pemerintah mengalokasikan sejumlah program yang menyasar kelompok masyarakat rentan. Beberapa di antaranya:
Insentif untuk 3.335 ibu hamil dan menyusui: Rp.23,61 miliar, Insentif 3.257 lansia: Rp.19,54 miliar, Bantuan untuk 1.823 janda: Rp.10,93 miliar, Insentif 801 anak yatim piatu: Rp.4,80 miliar, Insentif imam dan pendeta: Rp.9,08 miliar,Pembangunan 183 rumah layak huni: Rp.47,95 miliar, Rehabilitasi 1.637 rumah tidak layak huni: Rp.58,59 miliar, Pembangunan dapur sehat: Rp.6 miliar, Program tanggap darurat: Rp.311 juta, Subsidi token listrik untuk 7.100 keluarga berdaya listrik 450 VA dan 900 VA: Rp.9 miliar, Alokasi Dana Desa 17 persen, senilai Rp.234 miliar, Bantuan biaya pengembalian jenazah: Rp.250 juta.
Struktur APBD 2026
Setelah pembahasan bersama DPRD, APBD 2026 ditetapkan dengan struktur sebagai berikut:
Pendapatan Daerah : Rp.1,839 triliun; PAD: Rp.399,95 miliar, Pendapatan Transfer: Rp.1,431 triliun. Belanja Daerah Total: Rp.1,979 triliun ; Belanja Operasi: Rp.1,031 triliun, Belanja Modal: Rp.697,59 miliar, Belanja Tak Terduga: Rp.15 miliar, Belanja Transfer: Rp.234,50 miliar, Pembiayaan : Rp 146 miliar, Defisit: Rp 140 miliar.
Pemerintah juga mencatat realisasi PAD 2025 mencapai Rp.330,02 miliar atau 101 persen dari target hingga akhir November. Angka ini meningkat dibandingkan realisasi PAD 2024 yang sebesar Rp.318 miliar.
Ahlan menegaskan bahwa APBD 2026 harus menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat perlindungan sosial, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Halmahera Tengah. (Dewa)
Editor : TM
