WEDA, TERBITMALUT.COM — Fraksi Gerakan Nurani Rakyat, DPRD Kabupaten Halmahera Tengah menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerakan Nurani Rakyat, Novianti Anwar dalam Pandangan Akhir Fraksi pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Selasa (29/9/2026).
Baca Juga :
Sebelum menyampaikan sikap terhadap APBD-P 2026, Fraksi Gerakan Nurani Rakyat memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah bersama jajaran Forkopimda atas kesiapsiagaan dalam merespons berbagai dinamika dan ketegangan yang terjadi di tengah masyarakat.
Menurutnya, keterbukaan ruang dialog serta respons cepat pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pembangunan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Pendapatan Turun, Belanja dan Defisit Meningkat
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi Gerakan Nurani Rakyat menilai perubahan APBD merupakan bentuk penyesuaian terhadap perkembangan ekonomi daerah, program prioritas, pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta kebijakan pemerintah pusat.
Berdasarkan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 yang telah dibahas bersama Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan masing-masing komisi, terdapat sejumlah perubahan dalam struktur keuangan daerah.
Pendapatan daerah yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1,839 triliun, setelah perubahan mengalami penurunan sekitar Rp18,79 miliar, sehingga menjadi sekitar Rp1,820 triliun.
Di sisi lain, belanja daerah justru mengalami peningkatan. Dari sebelumnya sekitar Rp.1,979 triliun, setelah perubahan naik menjadi sekitar Rp.2,122 triliun, atau bertambah sekitar Rp.143,47 miliar.
“Kondisi tersebut turut memperlebar defisit anggaran. Jika sebelumnya berada di kisaran Rp.140 miliar, setelah perubahan meningkat menjadi sekitar Rp.302,27 miliar, atau bertambah sekitar Rp.162,27 miliar,”ujarnya.
Sementara pada sisi pembiayaan, SiLPA tahun berkenaan yang sebelumnya tercatat nol, dalam perubahan anggaran menjadi sekitar Rp.35,73 miliar.
PAD Naik, Penyertaan Modal Diminta Lebih Hati-Hati
Fraksi Gerakan Nurani Rakyat juga menyoroti peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan nota keuangan, proyeksi PAD meningkat dari sekitar Rp.399 miliar menjadi Rp.470 miliar setelah perubahan.
Hingga triwulan III, realisasi PAD disebut telah mencapai sekitar Rp.427 miliar, atau sekitar 90,85 persen dari target setelah perubahan.
Meski mengapresiasi capaian tersebut, fraksi meminta pemerintah daerah memastikan pengelolaan PAD dan penyertaan modal dilakukan secara transparan, akuntabel serta berdasarkan kajian kelayakan yang komprehensif.
“Khusus rencana penyertaan modal sebesar Rp.14 miliar, pemerintah daerah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja penerima modal,”harapnya.
Langkah tersebut, dinilai penting agar investasi daerah memberikan manfaat ekonomi yang terukur bagi masyarakat dan tidak berubah menjadi beban fiskal di kemudian hari.
Lima Prioritas Pembangunan Jadi Sorotan
Tidak hanya soal struktur APBD, Fraksi Gerakan Nurani Rakyat juga memberikan sejumlah catatan terhadap lima prioritas pembangunan daerah.
Pertama, pengendalian kemiskinan. Fraksi menilai penurunan angka kemiskinan harus diikuti kebijakan yang mampu menjaga daya beli masyarakat. Penguatan jaringan pengaman sosial, percepatan program rumah layak huni dan pengendalian harga kebutuhan pokok dinilai perlu terus dilakukan.
Kedua, pemberdayaan UMKM. Pemerintah daerah didorong memberikan dukungan lebih konkret kepada pelaku UMKM, petani dan nelayan melalui akses permodalan, pelatihan serta perluasan pasar agar mampu masuk dalam rantai pasok ekonomi daerah.
Ketiga, peningkatan kualitas pendidikan. Fraksi menyambut penambahan anggaran beasiswa untuk jenjang S1 dan S2. Namun, penyalurannya diminta dilakukan secara adil dan transparan. Selain beasiswa, pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah juga dinilai harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
Keempat, pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah diminta memastikan ketersediaan tenaga medis, obat-obatan dan sarana kesehatan dasar di seluruh Puskesmas. Penanganan stunting dan gizi buruk juga diminta mendapatkan perhatian melalui penganggaran yang lebih terarah.
Kelima, lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Fraksi meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan kualitas lingkungan, terutama di wilayah yang berdekatan dengan kawasan industri.
“Pengelolaan sampah serta sistem mitigasi bencana juga dinilai perlu diperkuat sebagai bagian dari perlindungan masyarakat,”ungkapnya.
Ancaman El Niño Turut Disoroti
Fraksi Gerakan Nurani Rakyat turut menyoroti potensi kekeringan yang dikaitkan dengan fenomena El Niño. Menurut fraksi, kondisi tersebut berpotensi memberikan dampak terhadap perkebunan masyarakat, meningkatkan risiko gagal panen, mengurangi ketersediaan air bersih hingga meningkatkan potensi kebakaran lahan.
Karena itu, Fraksi Gerakan Nurani Rakyat meminta APBD Perubahan 2026 mampu memberikan dukungan anggaran yang responsif terhadap ancaman kekeringan, sekaligus mengantisipasi berbagai dampak lingkungan yang mungkin terjadi.
Setelah mempertimbangkan seluruh program dan alokasi anggaran dalam APBD-P 2026, Fraksi Gerakan Nurani Rakyat DPRD Halmahera Tengah akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan. Fraksi meminta seluruh masukan dan rekomendasi yang disampaikan dalam pembahasan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dan dipertimbangkan dalam pelaksanaan APBD-P 2026.
Fraksi Gerakan Nurani Rakyat berharap seluruh kebijakan anggaran yang telah disepakati benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Halmahera Tengah. (Dewa)
Editor : TM
