TERNATE, TERBITMALUT.COM — Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, H. Rizal Marsaoly secara resmi membuka Sosialisasi Strategi Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa, bertempat di Hotel Batik Rabu, (21/10/2026).
Kegiatan ini bagian daru komitmen Pemerintah Kota Ternate untuk terus memperkuat ekonomi lokal melalui optimalisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Agenda strategis yang diinisiasi oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kota Ternate ini merupakan tindak lanjut atas Rekomendasi MCSP KPK tertanggal 30 Juli 2026. Dimana Wali Kota Ternate diminta mengirim surat ke LKPP untuk memperoleh pendampingan terkait konsolidasi pengadaan barang/jasa.
Baca Juga :
Rizal menekankan pentingnya konsolidasi pengadaan sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara serta mendorong perputaran roda ekonomi di daerah.
Menurutnya, konsolidasi pengadaan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi belanja, transparansi, akuntabilitas, serta penggunaan Produk Dalam Negeri dan pemberdayaan UMKK.
“Seluruh pimpinan OPD harus memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan konsolidasi pengadaan,”tegasnya.
Kata Rizal, konsolidasi bukan sekadar memenuhi rekomendasi, tetapi merupakan upaya memperbaiki tata kelola belanja pemerintah agar lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal.
“Kepala OPD perlu memastikan kebutuhan barang di masing-masing perangkat daerah direncanakan secara cermat, realistis, dan sesuai prioritas. Rekomendasi MCSP KPK ini harus ditindak lanjuti secara konkret,”pintanya.
Rizal juga berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti materi dengan baik, memahami strategi konsolidasi, dan mendukung proses ini dengan menyiapkan data kebutuah secara akurat dan menunjuk personel yang bertanggung jawab dalam proses identifikasi.
“Keberhasilan konsolidasi membutuhkan komitmen dan kerja sama seluruh OPD. Karena, kegiatan ini bukan hanya menjadi kegiatan sosialisasi, tetapi menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pengadaan yang lebih efisien, transparan, akuntabel, serta mendukung Produk Dalam Negeri dan UMKM,”pungkasnya.
Sementara, Kepala BPBJ Kota Ternate, Aisah Ahmad menjelaskan, kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di tiap OPD.
“Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan langkah efisien dalam belanja pemerintah, sekaligus memberikan ruang yang lebih luas bagi para pelaku UMKM lokal untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek pengadaan daerah,”ungkapnya.
Agenda sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari LKPP yang nantinya akan melakukan pendampingan pada setiap proses di BPBJ Kota Ternate untuk menjamin seluruh proses pengadaan berjalan sesuai dengan aturan tata kelola pemerintah yang baik (good governance).
Selain itu, para peserta yang terdiri dari Kasubag-Kasubag Keuangan dan Perencanaan dapat memastikan produk-produk lokal masuk dalam E-Katalog lokal dan menjadi pilihan utama dalam belanja instansi.
Dengan pemahaman yang merata, target persentase belanja Produk Dalam Negeri dan keterlibatan UMKM di Kota Ternate ditargetkan dapat meningkat signifikan pada tahun anggaran berjalan.
“Melalui sinergi ini, Pemkot Ternate optimistis kualitas belanja daerah akan semakin membaik sekaligus memberi dampak langsung pada kesejahteraan para pelaku usaha lokal,”pungkasnya. (**)
Editor : Uku
