TERNATE, TERBITMALUT.COM — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara bersinergi atau kerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate menggelar acara sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate yang digelar di Aula Baabullah Kantor Wali Kota Ternate, Senin (8/12/2025).
Kegiatan ini digelar sekaligus dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2025 yang mengusung tema “Berantas Korupsi untuk Kemakmuran Rakyat”.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman dan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Sufari serta diikuti oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Ternate, Rukmini A Rahman, jajaran Kejati Maluku Utara, para Kepala OPD serta pejabat struktural dan fungsional di lingkup Pemerintah Kota Ternate.
Baca Juga :
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara, Sufari dalam sambutannya mengatakan, bahwa penguatan pencegahan korupsi harus dilakukan secara terencana, mulai dari edukasi hingga pendampingan dalam pengelolaan anggaran.
Kajati menegaskan bahwa transparansi, akuntabilitas, kesetaraan, dan keterlibatan masyarakat merupakan prinsip penting yang harus dijaga untuk menghindari penyimpangan.
“Apabila ruang partisipasi publik dan keterbukaan tidak berjalan, maka potensi terjadinya masalah dalam pengelolaan pemerintahan akan semakin besar,”ujarnya.
Kajati juga menyoroti pentingnya kerja sama antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran.
Sementara itu, Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman turut menyampaikan, apresiasi atas dipilihnya Kota Ternate sebagai tuan rumah pelaksanaan sosialisasi Hakordia tahun ini.
Tauhid mengatakan, bahwa berbagai langkah perbaikan tata kelola terus dilakukan. “Capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Kota Ternate telah mencapai lebih dari 88,”ungkapnya.
Menurutnya, peningkatan MCP tersebut tidak hanya menggambarkan kinerja perangkat daerah.
“Tetapi juga menunjukkan komitmen dan sinergi bersama dalam mengelola anggaran secara profesional dan bertanggung jawab,”tegasnya.
Tauhid menekankan, setiap kebijakan harus dipastikan tidak ada pihak yang dirugikan serta seluruh proses pemerintahan tetap berada pada jalur yang benar.
“Maka seluruh ASN harus memahami pentingnya integritas dan kehati-hatian dalam menjalankan tugas, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah,”tegasnya. (Uku)
Editor : TM
