
TERNATE, TERBITMALUT.COM — Wali Kota Ternate, Dr. M. Tauhid Soleman meminta sejumlah Program Kegiatan yang melekat pada setiap OPD di tahun 2023 segera dilaksanakan dan diselesaikan.
“Baik itu di bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, bidang pelayanan umum lainnya termasuk penataan pasar, yang harus dikembalikan pada fungsinya,”kata Tauhid Jumat (5/5/2023) kemarin usai memimpin Rapat Koordinasi.
Tauhid juga menyatakan, program fisik lainnya yang saat ini di lelang di ULP berjalan dengan baik. Bahkan kata Tauhid, pemkot juga ingin mendahulukan program kegiatan besar.
“Karena ini bersifat strategis dan membutuhkan waktu agak lama dalam membangun. Salah satunya penataan kawasan,”cetusnya.
Sementara, Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Dr. Rizal Marsaoly menambahkan, Wali kota menyoroti di bidang Pendidikan, dengan meminta Kepala Dinas agar mengkonsolidasi masalah internal dinas, para guru baik di SD dan SMP.
Bahkan, kata Rizal, Bosda harus dimanfaatkan secara baik dan tepat sasaran. Dan salah satu Kepala Sekolah mengharapkan bahwa Bosda harus bisa memberi jaminan sampai pada bermanfaat.
“Kemudian ada 14 Sekolah yang masuk Sekolah Inklusif di tahun 2023 ini harus ada perbaikan fasilitas Sekolah, yang nantinya membantu saudara-saudara kita untuk tidak lagi menempati di SLB. Tetapi, langsung di Sekolah umum,” katanya.
Untuk penanganan masalah sampah, Wali Kota minta agar turunkan satu level, artinya tidak terhenti di Lurah. Tapi sampai pada tingkat RT/RW.
“Sehingga nantinya ada penambahan insentif bagi RT/RW di tahun 2024 untuk membantu menangani masalah sampah di lingkungan RT/RW Kelurahan,” ungkapnya.
Sedangkan Bidang Kesehatan, untuk rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Ternate akan dipindahkan di Kelurahan Kalumpang. Kemudian Puskesmas akan balik ke tempat semula.
“Dengan tujuan agar pelayanan kesehatan menjadi fokus bagi Pemerintah Kota, harus betul-betul pelayanan kesehatan di Puskesmas harus representatif,”tukasnya.
Mantan Kadis Pariwisata Kota Ternate itu juga menyampaikan, tujuan Rapat Koordinasi ini, untuk memperbaiki kualitas perencanaan. Karena sejauh ini Bappelitbangda memotret bahwa ada beberapa OPD, dalam pelaksanaan program kegiatan sampai pada bulan Mei 2023 ada yang belum tender dan lelang.
“Ini mengganggu, sehingga Wali Kota meminta agar Dinas PUPR, Koperasi dan UMKM, Disperindag dimana kegiatan yang perlu dilaksanakan tender dan lelang harus secepatnya dilakukan lelang. Karena semestinya ada program kegiatan yang harus jelan belum dilakukan,”terangnya.
Rizal juga menyatakan, Bappelitbangda akan ekstra tidak lagi meminta laporan realisasi Program kegiatan dari OPD, Tapi kita minta KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan Tur. Dengan tujuan kita tidak lagi jadikan kontrak pekerjaan sebagai sandaran, walaupun item-item pekerjaan ada di dalam Kontrak.
“Namun, yang perlu dikontrol dari Bappelitbangda adalah KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan bukti kerja yang ada di lapangan. Ditakutkan jangan sampai diluar ekspektasi, dan jangan sampai KAK (Kerangka Acuan Kerja) menghendaki lain, tetapi output di lapangan tidak selaras apa yang direncanakan di awal,” tambahnya.
Rizal pun mengkhawatirkan program kegiatan di OPD belum juga dilelang sampai pada triwulan III dan triwulan IV. Salah satunya adalah DAK yang ada di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan.
“Saya juga memberikan penekan terhadap OPD bahwa mereka harus berhati-hati dengan antara Realisasi Keuangan dan Fisik di lapangan. Maka pimpinan OPD harus banyak cek staf yang ada di bawah jangan, cuman main tanda tangan saja pas laporan masuk. Karena, kita tidak tahu laporan yang masuk sesuai atau tidak dengan di Keuangan,” pungkasnya.
Bappelitbangda juga akan bekerjasama dengan Kaban Keuangan selaku tim TAPD, agar OPD yang mau melakukan permintaan pencairan 100 persen harus kroscek dulu di kita (Bappelitbangda). Terkait realisasi fisik di lapangan, apakah sudah selesai 100 persen program kegiatan nya atau tidak, jangan sampai belum tuntas dikerjakan lalu minta pencairan 100 persen.
“Hal ini menjadi kegiatan ekstra dari Bappelitbangda di tahun 2023 ini. Maka perlu kita lakukan adalah mitigasi atau ikhtiar dini dari sekarang, walaupun ada auditor dari BPK dan Inspektorat datang bisa dipertanggungjawabkan secara baik dan benar,” Kata Rizal lagi. (SL/TM)