TERNATE, TERBITMALUT.COM — Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate akan bersenirgi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, untuk menyelesaikan sejumlah tuntutan masyarakat Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate.
Pasalnya, Masyarakat Kelurahan Jambula telah melakukan aksi demonstrasi dengan cara memboikot Jalan Utama Pertamina Jambula atau di antara perbatasan Jambula dan Kelurahan Sasa, Senin (13/10/2025) pagi hingga siang tadi, hingga membuat Akses Jalan Utama Pertamina jambula, terputus atau lumpuh, akibatnya mobil angkutan BBM terhambat.
Menyikapi demonstrasi itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos bersama Sekda Kota Ternate, Rizal Marsaoly, didampingi Kadis DKP Kota Ternate, Faisal Harun Dano Husen Kadis PUPR, Kaban BPBD, Kaban Kesbangpol. Dan juga dihadiri langsung Plt Kepala Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Maluku Utara, Fauji Momole.
Baca Juga :
Aksi yang dilakukan masyarakat Kelurahan Jambula itu, mereka menuntut agar pemerintah Provinsi dan Kota Ternate bisa menyelesaikan masalah Breakwater, Status Kampung Nelayan, Kapal Nelayan atau armada tangkap yang rusak dan jalan yang rusak bisa perbaiki.
Sekda Kota Ternate, Rizal Marsaoly menyampaikan, terima kasih dan apresiasi atas kedatangan Ibu Gubernur langsung di lokasi.
Kemudian, apa yang menjadi aspirasi warga, kita akan bersinergi dan berkolaborasi bersama pemerintah Provinsi dan BWS.
“Ini akan kita lakukan bersama dengan Pemprov dan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk menyelesaikan sejumlah masalah atau tuntutan yang diinginkan masyarakat Kelurahan Jambula,”tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos menyampaikan, kita akan berkoordinasi dengan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara. Namun, kata Sherly, mereka sudah menganggarkan 400 meter pekerjaan Breakwater, namun yang 100 meternya masuk di kawasan pelabuhan.
“Jadi tinggal 300 meter yang akan dibangun Breakwater, dan akan dibagi menjadi dua dengan total biaya Rp.20 miliar dan itu sudah dianggarkan, namun belum disetujui Kementerian PU. Sehingga, kami akan berkoordinasi lagi, karena ini urgen yang harus direalisasikan di tahun 2026,”ungkapnya.
Lanjut Sherly, untuk 6 unit armada tangkap yang rusak akan diganti oleh Pemerintah Provinsi 10 united. Dan 1 united rusak parah ukuran 1 GT akan diganti 1,5GT dengan masing-masing mesin 15 PK. Armadanya akan kita serahkan pada bulan Desember 2025.
“Sementara bagi nelayan yang belum punya armada tangkap akan dibantu pemerintah Kota Ternate sebanyak 20 unit kapal nelayan yang akan dianggarkan di tahun 2026. Begitu juga untuk drainase dan lahan produksi,”jelasnya.
Disisi lain, Ketua Koperasi Nelayan Jambula, Gafur Kaboli berharap agar pemerintah Provinsi dan Kota Ternate bisa menyelesaikan sejumlah tuntutan kami.
“Tuntutan nelayan agar Breakwater dibangun untuk perlindungan kapal nelayan, kapal nelayan atau armada tangkap yang rusak kami minta agar diganti. Termasuk Drainase dan jalan rusak harus diperbaiki,”pintanya. (**)
Editor : Uku
