TERNATE, TERBITMALUT.COM — Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly, meminta agar BPBD intens membangun koordinasi dan konsolidasi dengan simpul-simpul penanggulangan bencana, terutama berkaitan mitigasi bencana sehingga kita sudah punya roadmap meminimalisir potensi-potensi bencana.
Hal tersebut disampaikan nya saat memimpin apel pagi, Rabu Menyapa di lingkungan kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate pada Rabu (4/2/2026) pagi. Rabu Menyapa itu turut diikuti Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD, para pejabat struktural dan fungsional BPBD serta jajaran ASN di lingkungan BPBD Kota Ternate.
Sebagai pimpinan tertinggi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Ternate, Sekda mengingatkan para pejabat struktural untuk melakukan pengawasan terhadap jajaran masing-masing.
Baca Juga :
“saya minta Kabid-Kabid untuk kontrol jajarannya masing-masing, disiplin harus ditingkatkan apalagi tupoksi BPBD berkaitan langsung dengan tugas-tugas kebencanaan,”pintanya.
Rizal juga berharap solidaritas ASN khususnya di lingkup BPBD ditingkatan. Menurutnya kita tidak bisa bekerja sendiri, harus ada harmonisasi internal sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat dapat diwujudkan secara bersama-sama.
“Ke depan, tantangan kita semakin berat, pemangkasan TKD akan mempengaruhi pelayanan, tapi saya yakin dan percaya, jika kita bersatu, kita kompak, maka tugas-tugas berat akan menjadi mudah,”ucapnya.
Rizal juga meminta jajaran BPBD untuk memaksimalkan jejaring dan simpul-simpul dalam melakukan penanggulangan bencana.
“BPBD harus intens membangun koordinasi dan konsolidasi dalam penanggulangan bencana, terutama pada mitigasi bencana sehingga kita sudah punya roadmap meminimalisir potensi-potensi bencana,”tegasnya.
Rizal juga meminta seluruh jajaran BPBD untuk responsif terhadap kondisi di lingkungan masing-masing.
“BPBD harus lebih baik dan cepat, jangan sampai ada pertanyaan, dimana pemerintah saat bencana terjadi, harus responsif, memiliki rasa kepedulian terhadap kondisi lingkungan,”terangnya.
Dia juga meminta seluruh jajaran BPBD untuk tidak menonaktifkan alat komunikasi baik handphone maupun handy talky (HT).
“Jajaran BPBD harus stay, HP tidak bisa nonaktif, ini penting untuk mengcover kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan penanganan, ini juga menjadi atensi yang harus diperhatikan jajaran BPBD,”pungkasnya. (**)
Editor : Uku
