TERNATE, TERBITMALUT.COM — Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly memimpin rapat Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 yang bertemakan “Penguatan City Branding Ternate Kota Rempah dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Strategis Berbasis Kepulauan Melalui Peningkatan Daya Saing Industri Kreatif, UMKM dan IKM Serta Kapasitas Penyandang Disabilitas,” yang bertempat di Kantor Bappelitbangda Kota Ternate, Selasa (3/2/2026).
Konsultasi Publik itu, dihadiri Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Thamrin Marsaoly, Sekretaris Bappelitbangda Kota Ternate, Ronny Aries Setyono dan Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Maluku Utara, Abdul Kadir Dedi Arif.
Dalam kesempatan itu, Sekda menekankan bahwa Forum Konsultasi Publik RKPD menjadi momentum penting untuk melakukan refleksi atas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah berjalan hampir satu tahun.
Baca Juga :
“Karna pada tanggal 20 Februari nanti, merupakan tepat satu tahun implementasi RPJMD 2021–2029. Dalam satu tahun ini tentu ada capaian yang telah dilakukan, namun juga masih terdapat sejumlah catatan yang belum maksimal,”ujarnya.
Rizal menyampaikan, bahwa catatan-catatan tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama dalam penyusunan RKPD Tahun 2027, khususnya dalam mengawal siklus akhir RPJMD.
“Maka Forum konsultasi publik ini menjadi ruang penting untuk melihat apa saja yang sudah kita capai dan apa yang belum bisa kita wujudkan, sehingga dapat menjadi dasar koordinasi dan penyempurnaan perencanaan ke depan,”tegasnya.
Selain itu, kata Rizal, ada keterbatasan anggaran daerah akibat penyesuaian dan pengelolaan belanja minimum, yang berdampak pada kemampuan daerah dalam menjalankan seluruh program dan kegiatan secara optimal.
“Kondisi keterbatasan anggaran ini adalah dilema, karena di satu sisi daerah harus memenuhi belanja minimum, sementara di sisi lain harus tetap menjaga agar program-program tetap sejalan dengan visi dan target RPJMD yang disusun,”terangnya.
Rizal juga menegaskan pentingnya konsistensi dan koordinasi antara seluruh unsur perencanaan, agar tidak terjadi deviasi yang jauh dari target indikator kinerja utama maupun proyek strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
“Kalau ada gap atau deviasi, itu bukan berarti perencanaan gagal, tetapi karena kondisi objektif yang harus kita sesuaikan bersama,”pintanya.
Sekda juga menyampaikan bahwa saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah melakukan pemeriksaan terkait Transfer Keuangan Daerah (TKD) dan dampaknya terhadap pelaksanaan program di daerah.
“Mereka sedang melakukan audit untuk melihat sejauh mana dampak pemangkasan atau penundaan TKD. Karena itu, kita harus berhati-hati agar tidak muncul penilaian keliru seolah-olah kinerja kita tidak berhasil,”ungkapnya.
Sekda meminta agar program dan kegiatan yang belum bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat ditata ulang dan dikaji kembali, sehingga RKPD benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kondisi riil daerah.
“Forum konsultasi publik ini adalah kompilasi aspirasi sebelum kita masuk ke musrenbang kota, baik yang bersumber dari pendekatan bottom-up maupun top-down,”tandasnya.
Sekda juga menekankan perlunya review RPJMD, paling tidak pada bagian lampiran, untuk menyesuaikan program-program yang belum dapat dilaksanakan akibat keterbatasan fiskal.
“Tema besar yang kita usung ini adalah mimpi besar dan cita-cita. Maka dibutuhkan seni dalam perencanaan dan penganggaran agar dalam kondisi terbatas tetap bisa melahirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat,”pungkasnya. (**)
Editor : Uku
