TIDORE, TERBITMALUT.COM — Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melakukan Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepakatan bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Kementerian Keuangan.
Penandatangan MoU dilakukan oleh Wali Kota Tidore Kepulauan, Capt. H. Ali Ibrahim dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Tunas Agung Jiwa Brata yang dilaksanakan di ruang rapat Kantor Wali Kota, Selasa (27/2/2024).
Penandatangan MoU atau Nota Kesepakatan Nomor : 900/233/01/2024 Tentang Kerja Sama Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Baca Juga :
Capt H. Ali Ibrahim mengatakan, hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, yang mana telah mengubah sebagian mekanisme pengelolaan keuangan negara, maka sangat dibutuhkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan baik dipusat maupun di daerah.
Untuk itu, pertukaran informasi menjadi sangat penting di antara lembaga negara yang membidangi pengelolaan keuangan negara dan daerah.
“Melalui kerja sama ini, selaku kepala daerah sangat mengharapkan dukungan dan bantuan untuk kelancaran dalam proses pengelolaan keuangan, baik dari sisi Transfer ke daerah dan pelaporan, sehingga Tidore selalu menjadi contoh dan inspirasi bagi daerah lain dalam wilayah provinsi Maluku Utara,”tuturnya.
Kemudian, atas nama Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, kami kami ucapkan Terima kasih atas inisiasi kerjasama ini.
“Semoga ke depan bukan hanya dalam bidang pengelolaan Keuangan saja, tetapi mencakup bidang ekonomi, sosial dan bidang kemasyarakatan luas, untuk mendorong kemajuan daerah kota Tidore Kepulauan,”ucapnya.
Sementara, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Tunas Agung Jiwa Brata menyampaikan, dengan adanya penandatangan ini menjadi dasar untuk bekerja sama ke depan.
Untuk itu, Kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan yang sudah membuktikan bahwa terkait pengelolaan keuangan yang selama ini bekerja sama dengan kita memiliki koordinasi dan sinergitas.
“Sehingga, sampai saat masih menjadi yang terbaik dan hal ini juga menjadi salah satu contoh untuk Kabupaten/ Kota lain terutama di Provinsi Maluku Utara,”ungkapnya.
“Dan semoga dengan kerjasama ini bisa memperoleh data yang detail terkait masing-masing wilayah, sehingga pada saat rekomendasi atau proposal dapat menyesuaikan dengan kondisi di masing-masing wilayah,”sambungnya.
Turut hadir Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Yakub Husain, Staf Ahli Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Abdul Hakim Adjam, Kepala BPKAD Amir Gorotomole bersama pejabat eselon 3 dan 4 pada BPKAD. (**)
Penulis : Hartini
Editor : Sukur
