WEDA, TERBITMALUT.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) menggelar Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun 2026 dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 Selas, 31 Maret 2026.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Halmahera Tengah, Zulkifli Hi. Bayan. Dalam pembukaannya, ia menegaskan bahwa paripurna ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Ini sekaligus menjadi ruang evaluasi atas pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah,”ungkapya.
Baca Juga :
Rapat turut dihadiri Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, staf ahli, para asisten, pimpinan OPD, pejabat eselon III, Direktur PDAM, Camat Weda, para kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat.
Bupati kabupaten Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji menyampaikan, bahwa capaian pembangunan daerah sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren positif. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
Menurutnya, sejumlah program strategis terus didorong, di antaranya pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pertanian dan perikanan, serta peningkatan layanan dasar kepada masyarakat.
Di sektor pelayanan publik, Pemerintah Daerah tetap menjalankan program unggulan seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, serta pemberian beasiswa bagi mahasiswa.
“Program kesehatan gratis dinilai tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang seluruh pemanfaatannya dikembalikan untuk sektor kesehatan tanpa adanya upah pungut,”jelasnya.
Dana tersebut, juga dimanfaatkan untuk mendukung rekrutmen tenaga dokter dan dokter spesialis. Ke depan, Pemda Halmahera Tengah merencanakan pembangunan Rumah Sakit Prima Weda sebagai pusat layanan kesehatan gratis bagi masyarakat.
Maka dalam menghadapi dinamika ekonomi nasional, Bupati menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran. Langkah ini dilakukan melalui pengendalian penggunaan kendaraan dinas serta efisiensi pemakaian listrik di perkantoran.
Selain itu, Pemda juga mulai menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) setiap hari Jumat, menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Terkait tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Bupati menegaskan bahwa tidak ada pengurangan tenaga.
“Bahkan, pemerintah daerah terus melakukan penambahan sebagai bentuk keberpihakan terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya tenaga guru, tenaga kesehatan, serta pegawai yang telah berkeluarga,”ungkapnya.
Bupati juga menyoroti program Rumah Layak Huni (RLH) sebagai kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian rumah yang belum rampung menjadi prioritas, serta meminta seluruh pimpinan OPD memastikan program tersebut berjalan maksimal.
Selain itu, perhatian juga diberikan pada peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan melalui kebijakan strategis dalam menghadapi tantangan seperti kekeringan, perubahan iklim, dan kondisi suhu laut.
Di akhir penyampaiannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas dukungan terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah.
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dokumen LKPJ oleh Bupati kepada Ketua DPRD, didampingi Wakil Bupati serta pimpinan DPRD. (Dewa)
Editor : Redaksi
