TIDORE, TERBITMALUT.COM — Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Ahmad Laiman menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Tim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami yang melanda Maluku Utara dan Sulawesi Utara di Ruang VIP Pemda, Bandara Sultan Babullah, Ternate Minggu, (5/4/2026) Pagi.
Rakor tersebut menindaklanjuti arahan Presiden RI untuk mencermati dampak dari kondisi gempa yang terjadi di Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Rakor dihadiri oleh Direktur Penanganan Darurat Wilayah 1, BNPB, Agus Riyanto, Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat, Kolonel Herry Setiono, Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe dan Kabupaten/Kota terdampak.
Usai menghadiri rakor tersebut, orang nomor dua di Kota Tidore Kepulauan ini mengatakan, rapat koordinasi ini dengan BNPB Pusat, Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan beberapa Kabupaten/Kota yang terdampak bencana gempa bumi Kamis (2/4/2026) kemarin.
Baca Juga :
“Pada rakor ini, kita diberikan arahan oleh BNPB dan juga instansi terkait, apa yang seharusnya dilakukan untuk penanganan bencana ini, baik itu SOP yang harus ditaati oleh Pemda maupun instansi terkait, untuk saling mendukung, agar pelaksanaannya lancar dalam penanganan pasca bencana,”ujarnya.
Wawali Tidore juga menambahkan, dalam rakor tersebut, Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe juga menyarankan kepada semua Kabupaten/Kota maupun instansi terkait di Provinsi Maluku Utara untuk terus berkoordinasi, agar penanganan pasca bencana gempa bumi bagi daerah terdampak di Maluku Utara dapat terlaksana dengan baik.
“Pak Wagub menyarankan kepada kami semua untuk senantiasa berkoordinasi, bergotong royong, karena itu menjadi inti dari kegiatan kemanusiaan, dan sudah merupakan karakter masyarakat, serta Pemerintah Indonesia untuk melakukan penanganan dalam segala hal, termasuk juga kegiatan bencana ini, sehingga semuanya bisa terlaksana dengan baik,”ungkapnya.
Sementara untuk kerugian material bagi masyarakat yang terdampak bencana, wawali mengatakan hasil rakor tersebut, nanti akan dilakukan evaluasi, asesmen dengan data yang lebih akurat, kemudian mendapatkan penanganan secara jelas oleh pihak terkait.
“Pemerintah Kota Tidore Kepulauan perlu untuk menetapkan situasi darurat kebencanaan, sehingga itu menjadi dasar penanganan berikutnya, karena itu adalah prosedur untuk semua pihak bisa berkolaborasi dan bekerja sama melakukan penanganan pasca bencana secara bersama,”pungkasnya. (**)
Editor : Uku
