WEDA, TERBITMALUT.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun anggaran 2025 menggelar rapat kerja pada Masa Sidang II, Senin (20/4/2026), di ruang Rapat DPRD Halteng.
Rapat dipimpin Ketua Pansus Asrul Alting, didampingi Wakil Koordinator, Munadi Kilkoda serta dihadiri anggota Pansus di antaranya Kabir Kahar, Nofiyanti Anwar, Moh. Rohadi Do Iskandar, Junaidy Alting, Jainudi Ali, dan Helmi Kasim. Turut hadir pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemerintah daerah.
Ketua Pansus, Asrul Alting menegaskan pentingnya keterbukaan dan akurasi data dari setiap OPD agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.
Baca Juga :
“LKPJ bukan sekadar laporan administratif, tetapi instrumen penting untuk menilai kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh. Karena itu, kami berharap data yang disampaikan komprehensif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,”tegasnya.
Dalam pembahasan, masing-masing OPD memaparkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), target dan realisasi program, output dan outcome kegiatan, hingga realisasi anggaran. Termasuk di dalamnya persentase serapan anggaran serta analisis efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program.
Anggota Pansus aktif memberikan pertanyaan, masukan, dan catatan kritis, terutama terkait kesesuaian perencanaan dengan realisasi, capaian kinerja, serta kendala di lapangan. Diskusi berlangsung interaktif dengan OPD yang memberikan klarifikasi atas berbagai pertanyaan.
Selain itu Wakil Koordinator Pansus DPRD, Munadi Kilkoda menegaskan, hasil rapat kerja ini akan menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2025, sebagai dasar perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.
Lebih lanjut, perwakilan OPD menyambut baik forum tersebut sebagai evaluasi konstruktif dan menyatakan kesiapan menindaklanjuti berbagai masukan demi peningkatan pelayanan publik dan efektivitas pembangunan.
Rapat ditutup dengan komitmen untuk melanjutkan pembahasan LKPJ secara mendalam hingga seluruh aspek dapat dikaji secara komprehensif.
DPRD Halteng melalui Pansus menegaskan komitmennya memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah daerah benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Dewa)
Editor : Redaksi
