TOBELO, TERBITMALUT.COM — Dugaan kontroversi mewarnai pelaksanaan cabang olahraga pencak silat pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Maluku Utara 2026. Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, secara terbuka melayangkan protes terhadap kinerja juri dan wasit yang dinilai tidak objektif saat pertandingan antara atlet Halmahera Tengah dan tuan rumah Kabupaten Halmahera Utara di GOR Tobelo, Sabtu (13/6/2026).
Protes tersebut bukan tanpa alasan, yang dilakukan Bupati Halteng itu di hadapan para official dan penonton, Ikram mempertanyakan sejumlah keputusan yang dianggap merugikan atlet Halmahera Tengah. Bahkan, menurutnya, perubahan nilai sudah terlihat sejak awal pertandingan, sebelum terjadi kontak fisik antara kedua pesilat.
“Kalau benar nilai sudah bergerak sebelum ada aksi yang menghasilkan poin, tentu ini menimbulkan pertanyaan serius. Pertandingan olahraga harus bisa dipertanggungjawabkan secara profesional,” tegas Ikram.
Baca Juga :
Kekecewaan tersebut mencerminkan keresahan yang lebih besar, yakni soal integritas penyelenggaraan kompetisi olahraga daerah. Porprov yang seharusnya menjadi panggung pembinaan dan pencarian atlet terbaik Maluku Utara justru berisiko kehilangan kredibilitas apabila muncul dugaan keberpihakan dalam penilaian.
Sebagai daerah yang mengirim atlet dengan persiapan panjang dan biaya yang tidak sedikit, Halmahera Tengah menilai setiap peserta berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk bertanding secara adil. Atlet yang telah berlatih berbulan-bulan tentu berharap hasil pertandingan ditentukan oleh kemampuan di arena, bukan oleh faktor di luar prestasi.
Beredarnya rekaman video pertandingan yang beredar di media sosial semakin memperkuat sorotan publik terhadap jalannya laga tersebut. Banyak pihak mempertanyakan transparansi sistem penilaian dan meminta adanya evaluasi menyeluruh dari panitia maupun induk organisasi terkait.
Ikram menegaskan bahwa protes yang disampaikan bukan semata-mata karena persoalan kalah atau menang. Lebih dari itu, ia ingin memastikan bahwa olahraga di Maluku Utara tetap berdiri di atas prinsip sportivitas dan keadilan.
“Kalau atlet merasa hasil pertandingan tidak ditentukan oleh kemampuan mereka sendiri, maka yang dirugikan bukan hanya satu daerah, tetapi masa depan olahraga Maluku Utara secara keseluruhan,”jelasnya.
Peristiwa ini menjadi seharusnya pekerjaan rumah bagi penyelenggara Porprov dan pemangku kepentingan olahraga di Maluku Utara. Transparansi penilaian, profesionalisme perangkat pertandingan, serta mekanisme pengawasan yang kuat menjadi hal yang tidak bisa ditawar apabila Porprov ingin tetap dipercaya sebagai ajang kompetisi yang bermartabat.
Sebab pada akhirnya, medali bisa diperebutkan, tetapi kepercayaan atlet dan masyarakat terhadap keadilan sebuah pertandingan jauh lebih berharga untuk dijaga. (Dewa)
Editor : Redaksi
