WEDA, TERBITMALUT.COM — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah, Putra Sian Arimawa, melaksanakan agenda reses sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi kedewanan. Reses Masa Persidangan III Tahun 2026 tersebut digelar di sejumlah desa, yakni Desa Sawai Itepo pada Jumat (21/8/2026), serta Desa Fritu dan Desa Gemaf pada Senin (24/8/2026) tadi.
Bagi Putra, reses bukan sekadar agenda untuk mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk kembali bertemu orang tua dan keluarga sekaligus melihat secara langsung kondisi serta kebutuhan masyarakat di kampung halaman.
“Reses kali ini tidak hanya mendengar aspirasi konstituen, tetapi lebih dari itu saya dapat bertemu orang tua dan keluarga, serta kembali melihat kebutuhan infrastruktur di kampung halaman,”ujarnya.
Baca Juga :
Ia menilai, sejumlah desa yang berada di kawasan lingkar industri pertambangan masih menghadapi persoalan infrastruktur dasar yang belum sepenuhnya layak. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius yang akan diperjuangkannya melalui lembaga legislatif.
Misalnya, di Desa Sawai Itepo, tokoh masyarakat berinisial YP menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak yang hingga kini masih menjadi persoalan masyarakat. Di antaranya penyediaan air bersih, pembangunan rumah layak huni (RLH), talud penahan ombak, serta peningkatan jalan desa melalui pengaspalan hotmix.
“Masyarakat juga meminta pemerintah daerah dan DPRD mencarikan solusi terhadap kondisi usaha kos-kosan yang mulai sepi penghuni. Menurunnya jumlah penghuni kos disebut berdampak terhadap perekonomian masyarakat yang sebelumnya bergantung pada aktivitas pekerja di kawasan industri,”jelasnya.
Sementara itu, di Desa Fritu, tokoh pemuda berinisial NH menyampaikan kritik terhadap perhatian pemerintah daerah di bidang pendidikan.
Menurutnya, Desa Fritu berada di antara empat wilayah izin usaha pertambangan (IUP), masing-masing PT Dharma Rusadi, PT RSJ, PT BPN dan PT HSM. Namun, menurut dia, keberadaan aktivitas industri tersebut belum berbanding lurus dengan perhatian terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat Fritu.
“Torang pe kontribusi terhadap PAD tidak berbanding lurus dengan perhatian pemerintah ke kami di Fritu,”ujar NH.
Ia juga mempertanyakan belum adanya mahasiswa asal Fritu yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah daerah. Karena itu, ia meminta agar pemerintah daerah memberikan perhatian lebih serius terhadap akses pendidikan bagi generasi muda di desa tersebut.
Selain persoalan beasiswa, masyarakat juga menyoroti akses pendidikan tingkat SMP. Siswa SMP dari Fritu setiap hari harus berjalan kaki sekitar tiga kilometer menuju Sagea untuk bersekolah.
Masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah membangun sekolah SMP di Desa Fritu agar anak-anak tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh setiap hari.
Kebutuhan lain yang disampaikan pemuda Fritu adalah pembangunan sarana olahraga berupa lapangan sepak bola. Sementara AR menambahkan sejumlah usulan, di antaranya pengaspalan hotmix jalan desa, pembangunan jalan tani, serta bantuan peralatan produksi bagi kelompok petani kopra dan petani sagu.
Berlanjut ke Desa Gemaf, Putra juga berdialog dengan para guru SMP 28 Gemaf. Selain itu, ia melakukan diskusi bersama pelaku usaha dan tokoh pemuda berinisial VM.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan, termasuk kondisi usaha kos-kosan yang mulai sepi karena sebagian besar penghuni yang merupakan karyawan perusahaan kini memilih tinggal di mess perusahaan.
Masyarakat Gemaf juga menyampaikan kebutuhan mendasar berupa pembangunan rumah layak huni dan penyediaan air bersih.
“Kami butuh keadilan pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan infrastruktur di desa ini,” kata VM.
Untuk itu. Putra menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses tersebut akan menjadi bahan perjuangan dan pengawalan di DPRD Kabupaten Halmahera Tengah.
Ia berkomitmen untuk mengawal agar kebutuhan masyarakat yang telah disampaikan dapat diperjuangkan dan diupayakan masuk dalam pembahasan APBD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2027.
“Semua kebutuhan yang disampaikan masyarakat akan saya kawal agar dapat masuk dalam APBD 2027. Ini merupakan tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat,”tegasnya.
Putra, menambahkan, bahwa pembangunan di kawasan lingkar industri harus memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat setempat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, infrastruktur, serta penguatan ekonomi masyarakat.
“Semoga pemerintah daerah dapat memberikan perhatian yang lebih merata sehingga masyarakat di desa-desa lingkar industri tidak hanya menjadi bagian dari kawasan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga ikut merasakan manfaat pembangunan secara langsung,”harapnya. (Dewa)
Editor : TM
