TERNATE, TERBITMALUT.COM — Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Fraksi PKB, Muhajirin Bailussy menggelar reses di Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan Selasa, (29/9/2026) yang merupakan daerah pemilihan (Dapil) I Kota Ternate-Halmahera Barat, pada Masa persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026.
Ketua Komisi IV DPRD Malut itu menyampaikan, bahwa dalam reses ini DPRD berkepentingan untuk mendengar secara langsung berbagai keluhan atau aspirasi dari masyarakat.
Mantan Ketua DPRD Kota Ternate itu, berharap agar ada aspirasi dari masyarakat, terutama isu pendidikan, yang dikhususkan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).
Baca Juga :
“Jika ada keluhan atau masalah yang didapatkan di Sekolah kami mohon informasinya atau aspirasi untuk disampaikan ke kami (DPRD) gar bisa menjadi catatan kami ke Pemerintah provinsi,”ujarnya.
Begitu juga di bidang Kesehatan, bidang Sosial. Apalagi Sosial terutama pada bantuan. Karena saat ini lagi ramai soal data desil. Misalnya ada perubahan data desil yang awalnya di bawah desil lima, lalu naik ke desil enam, setelah survei pendataan dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang membuat bantuan itu tidak bisa diterima.
“Karena menyangkut data sosial ini, tingkat kelurahan melalui RT/RW yang lebih mengetahui status sosial warga. Sehingga mereka juga bekerja keras untuk merubah data itu. Maka paling tidak pihak kelurahan harus menyampaikan data tersebut kepada kami,”harapnya.
Lanjutnya, berbagai aspirasi yang kami terima dari masyarakat, akan kami sampaikan ke OPD teknis, untuk mereka menindaklanjuti hal tersebut.
Aspirasi Masyarakat
Salah satu warga menyampaikan, bahwa ada ketidaksesuaian data bantuan sosial yang kami alami. Karena, kurang lebih 200 Kartu Keluarga (KK) yang didata di Kelurahan Bastiong Talangame.
“Dari jumlah data 200 KK itu hanya 40 persen warga yang menerima bantuan sosial. Sehingga kami berharap ini menjadi catatan penting buat DPRD provinsi untuk bisa menindaklanjuti aspirasi kami. Apalagi di situasi ekonomi saat ini,”harapnya.
Selain itu, kami juga berharap agar fasilitas pelayanan kesehatan kepada lansia dan balita di tingkat posyandu bisa ditingkatkan.
“Karena ketika ketika warga yang datang tidak disiapkan fasilitasnya. Namun, mereka meminjam fasilitas seperti bangku dan meja ke rumah warga. Ini kan aneh fasilitas saja tidak punya, bagaimana pelayanan ke masyarakat optimal,”terangnya.
Hal yang sama juga disampaikan keterwakilan masyarakat yang menyoroti pemberlakuan BPJS Kesehatan di rumah sakit. Menurutnya, administrasi jangan diutamakan. Tapi nyawa pasien harus diutamakan lebih dulu.
Masalah ini, katanya, saya dapat sendiri ketika anak saya masuk di rumah sakit, bahwa dalam data itu ada tunggakan BPJS Kesehatan, dan harus diselesaikan terlebih dahulu. Setelah saya selesaikan tunggakan nya, anak saya masuk pasien umum bukan pasien lewat BPJS kesehatan.
“Sehingga biaya RS yang saya keluarkan itu sangat mahal, hampir Rp.20 juta. Maka ini harus dipertegas agar petugas RS harus mengutamakan nyawa pasien dibandingkan administrasi,”pintanya.
Kemudian, ada masalah penerimaan Siswa baru. Terutama pada penyiapan sarana prasarana yang diminta pihak sekolah untuk para siswa baru ini menyiapkan.
“Sehingga kami khawatirkan ada dugaan kongkalikong antara pihak sekolah dengan penyedia, soal harga seragam. Padahal, ada orang tua siswa yang membeli seragam di luar dari penyedia seragam itu dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga seragam di toko yang sudah disiapkan pihak sekolah,”tandas warga lainnya.
Maka ini seharusnya menjadi perhatian DPRD, terutan di Komis IV. Agar kedepannya masalah seperti ini tidak terulang lagi. Karena dengan kondisi keterbatasan ekonomi saat ini sangat berpengaruh.
Menganggapi sejumlah usulan aspirasi, Muhajirin berkomitmen akan menindaklanjuti. “Yang pasti sejumlah aspirasi ini akan menjadi catatan kami di DPRD, terutama di Komisi IV. Sehingga, paling tidak pemerintah daerah harus menindaklanjuti usulan masyarakat melalui hasil reses kami,”pungkasnya. (**)
Editor : TM
