Astaga ! Kades Pulau Gala, Diduga Alihkan Anggara Pangan TA 2025 Untuk Kepentingan Pribadi

LABUHA, TERBITMALUT.COM — Carteker Kepala Desa (Kades) Pulau Gala, Kecamatan Joronga, Halmahera Selatan (Halsel) Muliasari Wigati, diduga kuat terindikasi penyalahgunaan dana desa (DD) tahun anggaran (TA) 2025.

Dugaan itu mencuat dalam realisasi anggaran ketahanan pangan tahun 2025. Bagaimana tidak anggaran sebesar Rp.180 juta 20 persen dari DD, direalisasi hanya Rp.100 juta, sementara sisanya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Keputusan Menteri nomor 3 tahun 2025 terkait ketahanan pangan desa, ketahanan pangan direalisasikan secara inklusif, akuntabel, dan berkelanjutan, minimal dan wajib 20% dari dana desa.

Baca Juga :

Jalan Lintas Saketa-Dehepodo Terputus Akibat Longsor, Termasuk Jembatan Ambruk, Gubernur Malut Diminta Segera Ditangani

Sehingga menyikapi hal itu, sejumlah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pulau Gala, mempertanyakan sisa anggaran tersebut. Bahkan menurut BPD, anggaran itu diduga kuat diperuntukan untuk kepentingan pribadi.

“Anggaran ketahanan pangan merupakan program strategis pusat atau nasional, namun Kades mengalihkan anggaran itu entah kemana. Ini jelas telah menyalahi aturan,”beber salah satu BPD Pulau Gala, Jumat, (11/07/2025).

Tidak hanya itu, Kades juga disoroti terkait keterlibatan Fahri Masdan, suami Kades Pulau Gala dalam hal pemerintahan, administrasi bahkan tahap pencairan. Padahal Fahri sama sekali tidak ada jabatan di pemerintahan desa.

“Fahri kerap kali mewakili istrinya di berbagai urusan administrasi, bahkan pencairan dana. Padahal Fahri tidak ada jabatan sama sekali di pemerintah desa,”ungkapnya.

Lebih lanjut, seorang masyarakat Pulau Gala, enggan disebutkan namanya mengeluhkan, terkait Kades Muliasari Wigati yang kerap kali menagih hutang karyawan nelayan suaminya yang pengusaha pembeli ikan.

“Katanya juga ada karyawan yang juga staf pemerintah desa, gajinya langsung dipotong untuk membayar hutang suaminya itu,”sesalinya.

Waktu itukan cuaca extrim, nelayan yang sudah pengambilan BBM yang disediakan suaminya itu tidak beroperasi (mancing) sehingga belum ada pasokan hasil tangkapan.

“Ini kurang etis Kades sendiri menagih hutang suaminya, bahkan langsung memotong gaji stafnya yang juga karyawan nelayan suaminya itu,”keluhnya. (KunMsy)

Editor : Redaksi