WEDA, TERBITMALUT.COM — Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, bersama Wakil Bupati, Ahlan Djumadil menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi Maluku Utara yang digelar di Bela Hotel Ternate, Kamis (7/5/2026).
Musrenbang RKPD Tahun 2027 Provinsi Maluku Utara mengusung tema “Percepatan Pemenuhan Pelayanan Dasar, Percepatan Konektivitas, Pengembangan Wilayah Ekonomi Tinggi dan Hilirisasi Sumber Daya Alam.”
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, Wakil Gubernur, Sarbin Sehe, Forkopimda Provinsi Maluku Utara, para kepala daerah kabupaten/kota se-Maluku Utara, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, Bahri Sudirman.
Baca Juga :
Saat buka Musrenbang RKPD Tahun 2027, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos menegaskan pentingnya sinkronisasi antara RPJMD kabupaten/kota dengan RPJMN sebagai dasar perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
Gubernur juga mengingatkan seluruh kepala daerah yang belum mengunggah dokumen RPJMD agar segera menyelesaikannya, karena dokumen tersebut akan menjadi rujukan utama dalam penyusunan arah pembangunan Maluku Utara ke depan yang kemudian dirinci dalam RKPD setiap tahunnya.
“Dalam Musrenbang ini kita akan membahas berbagai prioritas pembangunan yang harus didahulukan. Mengingat kondisi fiskal APBD provinsi maupun kabupaten/kota tahun ini dan tahun depan cukup terbatas, maka penentuan prioritas pembangunan menjadi sangat penting,”ujarnya.
Ia juga menyampaikan pesan Presiden Republik Indonesia agar penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Menurut Sherly, meskipun pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tergolong tinggi, pemerataan pembangunan masih menghadapi tantangan, terutama pada sektor konektivitas antarwilayah.
“Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tahun lalu mencapai 34 persen secara year on year. Namun pada kuartal pertama tahun ini berada di angka sekitar 20 persen. Walaupun tinggi, pemerataannya belum maksimal,”jelasnya.
Sementara itu, dalam sesi diskusi Musrenbang RKPD 2027, Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji memaparkan kondisi fiskal daerah serta berbagai program pro rakyat yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
Bupati Ikram menjelaskan, bahwa kapasitas fiskal Halmahera Tengah berada pada kisaran Rp1,7 hingga Rp1,9 triliun. Menurutnya, kapasitas fiskal tersebut memberikan pengaruh signifikan terhadap pembangunan daerah, terutama karena pertumbuhan wilayah dan populasi masyarakat yang terus meningkat.
“Setelah kami melakukan exercise, anggaran daerah dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah. Kami juga bekerja sama dengan Bank Maluku Malut melalui penyertaan modal sebesar Rp10 miliar dengan deviden sekitar Rp2 miliar per tahun. Ini menunjukkan perputaran uang di daerah berjalan baik dan berdampak langsung terhadap program kesejahteraan masyarakat,”ungkapnya.
Dalam diskusi bersama gubernur dan wakil gubernur, Bupati Ikram juga menyampaikan, bahwa meskipun Halmahera Tengah memiliki kapasitas fiskal yang besar, anggaran daerah tetap difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur.
Ia menegaskan bahwa Halmahera Tengah selama ini telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara maupun kabupaten/kota lainnya.
Selain itu, Bupati Halteng meminta agar data pembangunan yang dipaparkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara lebih akurat dan sejalan dengan data Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, khususnya terkait angka kemiskinan.
Karena, pertumbuhan ekonomi Halmahera Tengah tidak hanya ditopang sektor pertambangan, tetapi juga ekonomi lokal yang memberikan kontribusi besar terhadap perputaran ekonomi masyarakat.
“Kontribusi pertambangan sekitar 8,40 persen, sedangkan ekonomi lokal mencapai 18,40 persen. Tingginya konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai program insentif pemerintah daerah,”tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sendiri terus menjalankan berbagai program pro rakyat, di antaranya pelayanan kesehatan gratis di rumah sakit daerah dan puskesmas dengan alokasi anggaran sekitar Rp13 miliar per tahun.
Melalui program tersebut, seluruh biaya pengobatan masyarakat ditanggung pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan agar perputaran uang tetap berada di dalam daerah dan memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
“Selain program kesehatan gratis, Pemkab Halteng juga menjalankan program pendidikan gratis dan beasiswa bagi mahasiswa jenjang S1, S2 hingga S3, serta berbagai bantuan sosial berupa insentif bagi ibu hamil dan menyusui, lansia, penyandang disabilitas, janda, dan anak yatim piatu,”paparnya.
Di hadapan Gubernur Maluku Utara dan Deputi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bupati Ikram menegaskan bahwa peningkatan pendapatan daerah tidak hanya bergantung pada investasi pertambangan.
“Namun harus didorong melalui penguatan investasi ekonomi masyarakat dan ekonomi lokal secara berkelanjutan,”pungkasnya. (Dewa)
Editor : Redaksi
