WEDA, TERBITMALUT.COM — Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) dinobatkan sebagai daerah dengan inflasi terendah secara nasional.
Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan dalam Rakor tersebut pada 24 November 2025, Halmahera Tengah menempati posisi pertama sebagai daerah dengan inflasi terendah di Indonesia pada Oktober 2025, dengan capaian –0,19 persen, sekaligus menjadi satu-satunya kabupaten dengan inflasi negatif dari 150 daerah sampel IHK.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus menyampaikan, bahwa inflasi nasional secara year-on-year (YoY) pada periode yang sama berada di posisi 2,86 persen, masih dalam rentang target nasional 1,5–3,5 persen.
Baca Juga :
Meski demikian, pemerintah daerah diminta untuk tetap waspada terhadap potensi kenaikan harga emas perhiasan dan beberapa komoditas pangan yang berisiko menimbulkan tekanan inflasi ke depan.
Kementerian Dalam Negeri juga memberikan apresiasi resmi atas capaian ini, yang dinilai sebagai bukti keberhasilan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam menerapkan langkah-langkah konkret, terukur, dan responsif untuk menjaga stabilitas harga di tengah dinamika komoditas pangan nasional.
Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji menegaskan, bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil konsolidasi kebijakan dan penguatan koordinasi melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
“Sejak Januari 2025 kami memandu TPID bekerja berbasis data, memastikan intervensi tepat sasaran, dan menjaga daya beli masyarakat. Pengendalian inflasi bukan hanya soal angka, tetapi menjaga stabilitas dan ketenangan hidup warga,”ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melaksanakan berbagai strategi terintegrasi, meliputi:
1.Pemantauan harga dan stok kebutuhan pokok secara berkala
2.Pelaksanaan operasi pasar murah untuk komoditas strategis
3. Inspeksi distribusi barang guna mencegah penahanan pasokan
4. Kerja sama lintas daerah untuk memastikan kelancaran distribusi pangan
5. Gerakan menanam dan dukungan transportasi dari APBD, yang seluruhnya selaras dengan enam langkah konkret pengendalian inflasi yang dipantau Kemendagri.
Bupati Halteng, Ikram juga menambahkan, bahwa capaian inflasi negatif ini memberikan dampak positif langsung bagi stabilitas ekonomi masyarakat, terutama menjelang akhir tahun.
“Fokus kami tetap sama yakni harga stabil, pasokan aman, masyarakat tenang,” tegasnya.
Rakor pengendalian inflasi ini turut dihadiri oleh Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PUPR, Imran, Direktur Pengawasan Standardisasi dan Mutu Pangan Bapanas, Hermawan, serta Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Telisa Aulia Falianty.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi bersama TPID, BUMD pangan, distributor, serta kementerian terkait guna memastikan keberlanjutan tren positif dan menjaga pengendalian inflasi tetap stabil pada periode selanjutnya. (Dewa)
Editor : TM
