WEDA, TERBITMALUT.COM — Komisi I DPRD Halmahera Tengah mendesak PT Harum Sukses Mining dan PT Rumah Sejahtera Jaya untuk mengoptimalkan alokasi program kepedulian masyarakat, terutama pada sektor pelayanan kesehatan serta pendidikan.
Desakan ini mengemuka saat agenda tatap muka antara legislatif dan pihak manajemen di kantor operasional PT RSJ, Desa Fritu, Rabu (28/10/2026). Tatap muka tersebut digelar sebagai peninjauan lanjutan atas komitmen program kemasyarakatan di kawasan Fritu dan Waleh.
Sejumlah wakil rakyat tampak hadir dalam pertemuan ini, di antaranya Munadi Kilkoda dan Asrul Alting selaku pimpinan dewan, Ketua Komisi I, beserta jajaran anggota seperti Putra Sian Arimawa, Usman A. Tigedo, serta Hasmi Saliden. Pihak korporasi turut mengutus perwakilannya.
Baca Juga :
Pada kesempatan tersebut, manajemen perusahaan menegaskan telah menyetujui sejumlah poin kesepakatan awal, seperti pembuatan pagar Masjid Waleh hingga pengerjaan akses jalan di Desa Waleh.
Adapun rencana mendirikan hunian bagi mahasiswa asal Waleh di Kota Ternate kini hanya tinggal menanti tuntasnya pengurusan sertifikat tanah oleh pemerintah desa. Proses pengerjaan konstruksi dijamin segera berjalan begitu administrasi selesai.
Humas PT RSJ, Ibrahim mengatakan, bahwa alokasi dana hunian mahasiswa tersebut pada dasarnya telah disetujui pimpinan dan siap direalisasikan setelah urusan legalitas lahan tuntas.
Di samping menagih komitmen fisik yang ada, dewan turut menyuarakan pentingnya penyelarasan agenda bantuan sosial perusahaan dengan arah pembangunan pemerintah daerah agar berjalan beriringan.
Munadi Kilkoda menegaskan, integrasi agenda sangat krusial supaya tidak terjadi penumpukan program dengan pemerintah dan dampaknya bisa langsung dinikmati warga.
Ia memberi masukan agar kontribusi perusahaan di bidang pendidikan diwujudkan lewat kelengkapan sarana belajar, bantuan peralatan sekolah, beasiswa, hingga tambahan penghasilan untuk para pendidik, khususnya guru honorer atau Pegawai Tidak Tetap dan guru sukarela yang gajinya masih amat terbatas.
“Selain itu ada para tenaga kesehatan di wilayah sekitar tambang yang status kepegawaiannya masih belum pasti,”ujarnya.
Merespons jajaran dewan, pihak korporasi berjanji akan mengkaji serta memetakan kembali jajaran aspirasi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program kerja tahun mendatang.
Legislatif berharap program tanggung jawab sosial industri tak sebatas berkutat pada pembangunan fisik semata, melainkan mampu menyentuh aspek dasar mutu hidup masyarakat di wilayah operasional pertambangan. (Dewa)
Editor : TM
