Proyek RLH TA 2024 di Halteng Diduga Tak Tepat Sasaran, Anak Kades dan Sopir Kadisperkim Malah Terima Bantuan RLH

WEDA, TERBITMALUT.COM — Proyek pembangunan dua unit Rumah Layak Huni (RLH) di Desa Wedana, Kecamatan Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara, tahun anggaran 2024, menuai sorotan tajam dari warga. Bantuan yang seharusnya menyasar warga kurang mampu justru diduga dialokasikan kepada pihak yang tidak berhak.

Berdasarkan keterangan sejumlah warga, dua unit rumah tersebut diketahui diberikan kepada anak Kepala Desa Wedana, Susana Adam dan sopir Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkim) Halmahera Tengah, Abdullah Yusuf.

“Iya benar, rumah itu satu milik anak ibu kades dan satu lagi milik sopir pak Kadis Perkim, Abdullah Yusuf,” ungkap seorang warga pada Rabu (21/5/2025).

Baca Juga :

Besok Bupati dan Wabup Halteng Sholat Idul Adha di Patani Barat, Sekda di Kota Weda

Warga menilai, keputusan ini bertentangan dengan semangat program RLH yang ditujukan untuk membantu masyarakat miskin.

“Setahu kami, proyek pembangunan RLH itu untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan untuk mereka yang secara ekonomi dianggap mampu,”kata warga lainnya.

Kondisi ini memunculkan dugaan adanya penyalahgunaan wewenang dan praktik nepotisme dalam proses identifikasi serta penyaluran bantuan. Warga juga menyoroti lemahnya pengawasan dari instansi terkait.

“Kalau faktanya seperti ini, tentu ada yang salah dalam prosesnya. Bisa jadi karena nepotisme atau kesengajaan yang mengabaikan asas keadilan,”ungkapnya.

Selain permasalahan sasaran penerima bantuan, proyek ini juga diwarnai sejumlah kejanggalan. Media ini menemukan ada tiga unit rumah layak huni yang hingga kini masih terbengkalai, meski seharusnya telah rampung pada tahun 2024.

Tak hanya itu, ditemukan pula ketidaksesuaian penggunaan material. Sebagian bahan bangunan ternyata berasal dari pemilik rumah, bukan dari pengadaan resmi proyek. Hingga kini, material milik warga tersebut belum diganti.

Dugaan penyelewengan ini memperpanjang daftar persoalan transparansi dalam pelaksanaan program bantuan pemerintah di daerah. Ironisnya, program RLH merupakan salah satu prioritas Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah.

“Sangat disayangkan, karena ini program prioritas Pak Bupati. Tapi kenyataannya, sampai 2025 pun belum selesai. Kami berharap Pak Bupati turun langsung untuk mengecek kondisi di lapangan,” ujar warga yang enggan disebutkan namanya. (**)

Penulis : Dewa

Editor : Redaksi