WEDA, TERBITMALUT.COM — Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, memberikan arahan tegas kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera menata kembali lanskap dan tata ruang kantor masing-masing.
Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama pimpinan OPD yang berlangsung di Bella Hotel Ternate, Sabtu (10/1/2026) kemarin.
Bupati menekankan perawatan perkantoran Halteng yang di KM 3 dan netralitas ASN pada saat pemilihan kepala Desa di tahun 2026.
Baca Juga :
Menurutnya, penataan lingkungan kantor pemerintahan, mulai dari pagar, tata ruang kerja, hingga ketersediaan ruang pertemuan (meeting room) di setiap kantor dinas.
“Kantor pemerintahan harus tertata rapi, nyaman, dan representatif sebagai pusat pelayanan publik,”harapnya.
Kata Ikram, penataan ruang pertemuan di Kantor Badan Pendapatan Daerah dapat dijadikan contoh. Hal itu disampaikannya berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak) kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan beberapa hari sebelumnya.
“Ruangan meeting di Badan Pendapatan Daerah bisa dijadikan contoh. Saya sudah lihat langsung tata ruangnya saat sidak,”ungkapnya.
Selain penataan kantor, Bupati Ikram juga menegaskan komitmen netralitas ASN menjelang Pemilihan Kepala Desa. Ia turut mengingatkan seluruh ASN agar tidak terlibat dalam bentuk apapun dalam proses politik di tingkat desa.
“Kalau ada ASN yang ikut campur dalam pemilihan kepala desa, saya batalkan pemilihan di desa tersebut. Saya tegaskan lagi, apabila ada ASN yang terlibat, saya batalkan. Mau di kampung sendiri pun tidak boleh terlibat,” tegasnya.
Karena, keterlibatan ASN berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen menjaga stabilitas dan memastikan seluruh tahapan pemilihan berjalan secara normatif.
“Biarlah masyarakat yang menentukan pilihannya. ASN tidak boleh terlibat. Pemerintah daerah harus menjaga stabilitas dan mencegah konflik,”harapnya.
Sektor Pendidikan
Terkait infrastruktur pendidikan, Ikram menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk turun langsung melihat kondisi sekolah, mulai dari ruang belajar, fasilitas penunjang, hingga pagar sekolah.
“Ruang kelas yang tergenang air dan tidak dapat digunakan harus segera dibangun kembali agar proses belajar mengajar tidak terganggu,”pintanya.
Bantuan Insentif Masyarakat
Sementara itu, kepada Kepala Dinas BPMD, Bupati meminta agar penyaluran insentif kepada masyarakat menjadi perhatian serius. Karena masih banyak insentif yang belum tepat sasaran serta proses pencairannya masih lambat.
“Saya minta insentif dibayarkan kepada masyarakat setiap dua bulan sekali. Jangan lagi empat bulan baru dicairkan,”terangnya.
Arahan tersebut diberikan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk meningkatkan kinerja OPD, kualitas pelayanan publik, serta menjaga profesionalisme aparatur pemerintahan. (Dewa)
Editor : Redaksi
