TERNATE, TERBITMALUT.COM — Menanggapi masukan dan kritikan dari Wali Kota Ternate soal komunikasi dan koordinasi, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos menyampaikan kedepannya akan diperbaiki agar miskomunikasi dan koordinasi lintas pemerintah daerah bisa berjalan baik.
Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada wali kota Ternate atas masukannya, sehingga ini akan menjadi catatan bagi pemerintah Provinsi.
“Walaupun, kunjungan resminya belum dilakukan ke pemerintah kota Ternate, termasuk di Kota Tidore. Selain itu, saya juga sudah melakukan kunjungan kerja di masing-masing kabupaten lainnya,”ujarnya dalam Rakor dan Evaluasi Kepala Daerah se-Maluku Utara, bertempat di Sahid Bela Hotel, Rabu (17/12/2025) kemarin.
Baca Juga :
Untuk setiap kegiatan saya di setiap kabupaten kota lainnya untuk diinfokan kepada kepala daerahnya masing-masing. Karena, memang biasanya jadwal saya bisa berubah sangat cepat.
“Terutama RTLH, biasanya saya selipkan di waktu luang saya kurang lebih 30 menit langsung saya tiba-tiba turun,”ungkapnya.
Menurut Sherly, jadwal saya biasanya protokol selalu tahu, walaupun dadahkan diinformasikan kepada pic protokol masing-masing untuk disampaikan kepada kepala daerah.
Sebagai catatan juga, saya sempat kunjungan ke kelurahan dengan pak Menkum waktu itu, Dan acaranya posbakum di Kota Ternate, dan itu permintaan dari pak Menteri.
Dan saya hanya diminta untuk menemani pak menteri dan seluruh acaranya diatur oleh kemenkum RI dan bukan dari provinsi. Sesampainya di salah satu kantor lurah, hanya ada lurah. Kemudian, saya bertanya ke lurah, mana pak wali dan pak sekda, lurahnya sampaikan tidak hadir.
“Sehingga saya juga tidak enak dengan pihak Kementerian, karena itu bukan wilayah saya dan itu wilayah kota,”jelasnya.
Sherly menambahkan, saya juga sempat berkunjung ke DPMPTSP Kota Ternate. Namun, bukan rencana kita dari provinsi, melainkan program dari DPR RI Komisi lX kalau tidak salah.
Protokolnya mereka yang atur dan mau ke DPMPTSP Provinsi, hanya saja mereka tidak tahu kalau ibukota provinsi itu ada di sofifi, dan mereka tidak tahu kantor DPMPTSP Provinsi di Sofifi, mereka juga tidak mau menyeberang ke sofifi.
“Sehingga mereka memutuskan untuk ke DPMPTSP kota Ternate saja, dan kebetulan saya satu mobil dengan wakil ketua komisi lX, dan kita turun hanya 15 menit langsung balik. Dan protokol mereka tidak menginfokan kepada pak wali kota, karena waktunya hanya 15 menit,”terangnya.
Sherly pun menegaskan, kedepannya jalur komunikasinya bisa lebih baik lagi, terutama protokol provinsi. Jikapun kegiatan dilakukan kementerian, dan ada juga kegiatan atau kunjungan dadakan, segera diinformasikan kepada protokol kabupaten kota terkait.
“Agar tidak lagi terjadi miskomunikasi lagi, saya juga menyadari penuh, provinsi ini tidak ada, tanpa kabupaten kota. Dan kabupaten kota berhasil, maka provinsi berhasil. Tugas kita di provinsi hanya koordinator daerah di 10 kabupaten kota. Jika daerah butuh apa, kita sampaikan ke kementerian, daerah masalah apa, kita bantu koordinasi. Karena hanya itu tugas pemerintah provinsi dan sekali lagi terima kasih atas masukannya ke provinsi, semoga 2026 kita perbaiki agar lebih baik lagi,”ucapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman mengkritisi kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos dalam rapat koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Kepala Daerah se-Maluku Utara, bertempat di Sahid Bela Hotel, Rabu (17/12/2025) kemarin.
Tauhid menyampaikan, sejak ibu dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara, ibu belum melakukan kunjungan kerja secara resmi ke pemerintah Kota Ternate. Meskipun, Gubernur tinggal di Ternate.
Saat ini, kata Tauhid, kita tidak meletakan legacy saya, tetapi legacy kita atau kami. Kami itu gubernur Maluku Utara, kami itu wali kota dan bupati. Maka yang kita letakan adalah legacy kita. Dan jika dipahami adalah legacy saya, maka itu bicara pada pencitraan saja.
“Ini bagian dari evaluasi yang perlu saya sampaikan kepada Ibu dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Sehingga, minimal ada waktu bagi ibu Gubernur untuk melakukan kunjungan di semua kabupaten kota. Meskipun ibu tinggal di Ternate, tempat saya memimpin. Dan saya tidak mau bertemu dengan ibu Gubernur di Ternate, tapi di Gosale Puncak (Kantor Gubernur) di Sofifi,”ungkapnya.
Kenapa saya sampaikan hari ini, kata Tauhid untuk lebih baik lagi di tahun 2026 soal koordinasi pemerintah daerah provinsi bersama kabupaten kota. Dan koordinasi dalam pemerintahan itu penting, karena ada dua, wilayah kerja dan wilayah jabatan. Dan wilayah jabatan adalah wilayah yang melingkupi semua kegiatan.
“Contohnya, jika ibu turun di Sulamadaha, itu ibu berada pada wilayah jabatan, dan jika ibu masuk di kantor lurah Sulamadaha, itu bukan wilayah kerjanya ibu. Karena beda wilayah jabatan dan wilayah kerja, sehingga, harus ada upaya kita membangun Sinergi yang sama,”pungkasnya.
“Sehingga, ketika ada kegiatan di daerah, baik kota maupun kabupaten, minimal kepala daerah mengetahui,”tambahnya. (**)
Editor : Uku
