Waktu Dekat Kejari Halsel Akan Mintai Keterangan Pihak-pihak terkait atas Dugaan Kasus Korupsi BPRS

LABUHA, TERBITMALUT.COM — Terkait dugaan kasus korupsi BPRS Saruma Sejahtera, Kejari Halsel Maluku Utara, Guntur Triyono menegaskan, Kejari Halsel akan terus mendalami penyelidikan bersama Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Halmahera Selatan.

Guntur juga menegaskan, pihaknya segera menjadwalkan pemanggilan terhadap semua pihak-pihak yang terkait untuk dimintai keterangan. Namun Guntur tidak menyebutkan waktu pemanggilan tersebut.

“Yang pasti kami akan segera jadwalkan pemanggilan kepada semua pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan,” tegas Guntur, saat diwawancarai Terbitmalut.com pada Senin (19/6/2023).

Baca Juga :

Kinerja Polres Halbar yang Menetapkan Kadis Perindagkop dan Stafnya Sebagai Tersangka Diapresiasi Akademisi Unkhair

Polres Halbar Tetapkan Kadis Perindag dan UKM Bersama Stafnya Sebagai Tersangka

Akademisi Unkhair Minta Polres Halbar Tindak Tegas Oknum Kadis Perindag dan Stafnya yang Diduga Memukuli Warga

Dugaan Pemukulan Warga Berujung di Kepolisian, Kantor Disperindag Halbar Pun di Palang

Terpisah, sebelumnya Kantor Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan mengikuti Kunjungan Kerja Virtual dengan Jaksa Agung Republik Indonesia Dr. ST. Burhanuddin, pada Rabu (14/06/2023) pukul 15.00 WIT kemarin.

Kunjungan Kerja tersebut, dalam rangka “Konsolidasi dan Peningkatan Kinerja” yang diikuti langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan Bapak Guntur Triyono, beserta jajaran dan stafnya.

Usai mengikuti kunjungan kerja virtual bersama Kejaksaan Agung waktu lalu, Guntur Triyono menegaskan, pentingnya meningkatkan kinerja secara efektif, efisien serta teliti dalam menangani sebuah kasus.

Sementara Jaksa Agung RI, Dr. ST. Burhanuddin, menekankan pentingnya menjaga integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan. Setiap individu di Kejaksaan merupakan cerminan institusi ini di masyarakat.

“Pentingnya kualitas penanganan masalah secara efektif, efisien, dan kebermanfaatan, serta menghindari berlakunya cakupan di masyarakat, karena hal tersebut dapat mempengaruhi persepsi terhadap Kejaksaan publik,”pinta Jaksa Agung. 

Penulis : Zrikun

Editor : Redaksi