Kualitas Pendidikan dan Rencana Pemkab Halteng Mendatangkan 100 Guru dari Jawa

WEDA, TERBITMALUT.COM — Di tengah sorotan publik terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Halmahera Tengah dan rencana besar Pemkab Halteng yang ingin mendatangkan 100 guru kontrak dari pulau jawa.

Salah satu Sekretaris Komite SMA Negeri 1 Halteng, Fahmi Mansur menegaskan, bahwa fungsi komite sekolah belum dijalankan secara maksimal, padahal peran ini sangat vital dalam peningkatan mutu pendidikan di daerah.

Menurutnya, komite sekolah tidak hanya formalitas. Namun, ada tanggung jawab besar di baliknya yang dapat mewadahi aspirasi masyarakat, mendukung program sekolah secara finansial dan non-finansial, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan pendidikan secara transparan, akuntabel, dan demokratis.

Baca Juga :

PT Smart Marsindo Sudah Clean and Clear, Siap Bangun SMA di Pulau Gebe

“Komite harus jadi jembatan komunikasi antara sekolah dan masyarakat, terutama orang tua siswa. Fokusnya adalah mutu pendidikan, kesejahteraan guru dan siswa, serta pengembangan fasilitas pendidikan,”ujarnya Minggu, (24/8/2025).

Tak hanya bicara fungsi, ia juga menyentil buruknya sistem pengawasan di sekolah. Salah satu contoh nyata menurutnya adalah situasi saat jam istirahat.

“Harusnya siswa tetap berada di lingkungan sekolah. Tapi kenyataannya?. Mereka bebas berkeliaran di luar. Ini bukti lemahnya kontrol guru terhadap siswa. Namun, tidak ada ketegasan saja,”ungkapnya.

Ia menilai masalah ini bukan hal sepele. Ketidaktepatan guru dalam mengawasi siswa bisa berujung pada penurunan disiplin, hilangnya fokus belajar, bahkan potensi masalah sosial di luar sekolah.

Rencana Pemkab Halteng Mendatangkan 100 Guru dari Pulau Jawa

Disisi lain, ada rencana Pemkab Halteng yang ingin mendatangkan 100 guru dari Pulau Jawa juga tak luput dari kritik. Menurutnya, langkah tersebut akan percuma jika tidak diawali dengan pendataan yang akurat.

“Pemerintah jangan hanya sibuk mendatangkan guru dari luar. Tanyakan dulu, berapa sebenarnya kekurangan guru di Halteng?. Wilayah mana yang paling butuh?. Bagaimana kondisi siswa di daerah tertinggal?. Jangan kerja tanpa data,”tegasnya.

Ia menekankan bahwa solusi pendidikan di Halteng bukan hanya soal penambahan tenaga pengajar, tetapi juga soal manajemen, pengawasan, dan keterlibatan masyarakat dalam sistem pendidikan.

“Komite sekolah baik di tingkat SPM dan SD harus dilibatkan, bukan hanya dicantumkan dalam struktur. Karena tidak bisa bicara mutu pendidikan jika suara masyarakat diabaikan,”pungkasnya. (Dewa)

Editor : Redaksi