ads
ads

TERNATE, TERBITMALUT.COM — Acara penyerahan pengelolaan aset kegiatan optimalisasi peningkatan kualitas permukiman Kumuh dan peresmian anjungan Kuliner Pandara Kananga Kampung Makassar Timur Kota Ternate, secara langsung dari Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman Selasa, (25/7/2023).

Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman menyampaikan, Penyerahan Aset dan Peresmian Sarana Kuliner Pandara Kananga ini merupakan bentuk nyata dari kerja keras dan kolaborasi antara Pemerintah Kota Ternate, masyarakat, dan seluruh pihak terkait dalam upaya memajukan sektor pariwisata dan ekonomi di wilayah ini.

Menurutnya, Anjungan Kuliner Pandara Kananga merupakan simbol keberagaman kuliner, budaya dan keindahan alam yang dimiliki oleh Kota Ternate. Di sini, kita dapat menikmati beragam hidangan lezat yang menggugah selera, dengan cita rasa khas dan keunikan dari berbagai suku dan etnis yang ada di kota ini.

“Selain itu, keindahan alam yang memukau juga akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang datang berkunjung. Melalui Penyerahan dan Peresmian Anjungan Kuliner Ini, kita juga mengambil langkah maju dalam upaya memajukan sektor pariwisata di Kota Ternate,”katanya.

Pariwisata adalah, lanjut Tauhid, salah satu sektor ekonomi yang memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta memperkenalkan kekayaan budaya dan alam yang kita miliki kepada dunia.

“Dengan adanya Anjungan Kuliner ini, kita berharap dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara, sehingga mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Ternate,”ucapnya.

Sebagai Walikota Ternate, kata Tauhid, akan berkomitmen untuk terus mendukung dan memfasilitasi pengembangan sektor  pariwisata, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan usaha kuliner dan industri pariwisata secara lebih luas.

“Saya juga mengajak seluruh elemen  bersama-sama untuk berpartisipasi dan masyarakat berkontribusi dalam mewujudkan visi kita bersama, yaitu Kota Ternate yang maju, sejahtera, dan berbudaya,” pintanya.

Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman saat mendatangani Prasasti Pusat Kuliner Pandara Kananga. Dok : Humas Pemkot

Sementara Mewakili Sambutan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Ditjen Cipta Karya, Kepala Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku Utara, Firman Aksara menyampaikan, program tanpa kumuh adalah program peningkatan kualitas permukiman kumuh di perkotaan.

Melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan Pemerintah daerah dalam kolaborasi. Sehingga Pemerintah daerah sebagai pelaku utama, motor penggerak. Sehingga program Kotaku ini bertujuan untuk menurunkan luas permukiman kumuh dan menyediakan infrastruktur permukiman.

“Program Kotaku dilakukan melalui pendekatan skala kawasan dan lingkungan yang mendukung penanganan kumuh yang menjadi target RPJMN tahun 2015-2019 serta RPJMN tahun 2020-2024 dengan dukungan infrastruktur yang mencakup 71 indikator kekumuhan sesuai peraturan Menteri PU nomor 14 tahun 2018,”katanya.

Untuk Provinsi Maluku Utara, khususnya Kota Ternate, pengurangan kawasan kumuh melalui Program Kotaku sepanjang 2017-2023 sebesar 31,36 Hektar yang meliputi 4 Kecamatan dan 19 Kelurahan.

“Maka totalnya investasi yang dikeluarkan Pemerintah baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Ternate sebesar Rp. 52 miliar di Makassar Timur sendiri,” ucapnya.

Penanganan kawasan kumuh di Kota Ternate, lanjut Firman, dilakukan melalui skema skala kawasan yang merupakan optimalisasi pekerjaan sebelumnya di tahun 2021 berupa pekerjaan Anjungan, titik kumpul, jaringan jalan, drainase, perindustrian, titik parkir dan talud.

“Dengan melakukan kolaborasi bersama PT. SMF berubah penanganan rumah tidak layak huni di lokasi skala kawasan sebanyak 27 rumah. Dan diharapkan penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Ternate dapat dilakukan secara terpadu,” pintanya.

Kita juga berharap dengan adanya investasi yang terbangun beserta infrastruktur pemukimannya dapat dilakukan pemeliharaan secara berkala oleh Pemerintah dan masyarakat.

“Untuk sisa lahan kawasan kumuh sepanjang 7 hektar di kawasan Makassar Timur. Ke depannya mungkin bisa kita tangani, melalui DAK terintegrasi atau DAK tematik. Sehingga kami dari Balai BPPW akan mendukung juga ke Pemerintah Kota Ternate untuk menyelesaikan sisa kawasan kumuh di Makassar Timur,”tuturnya.

Hal yang sama juga disampaikan Kepala Disperkimtan Kota Ternate, Muhammad Syafei, mengatakan pelaksanaan fisik penataan kawasan kumuh di Kampung Makassar Timur di mulai pada tahun 2018-2019 dengan melakukan penimbunan menggunakan anggaran APBD Kota Ternate sebesar Rp. 6 miliar.

Termasuk penataan jalan lingkungan Permukiman Makassar Timur, tambatan perahu dan pekerjaan lainnya yang bersumber dari APBN.

Selanjutnya Pemerintah Pusat melalui DAK Reguler melalui Balai BPPW Maluku Utara, menganggarkan Rp. 10.472.000.000 dan di tahun 2022 kemarin untuk penanganan National Slum Upgrading Project (NSUP) atau Program Kotaku sebesar Rp. 21.407.162.700.

Di tahun 2023 sebesar Rp. 3 miliar untuk kegiatan optimalisasi kegiatan kawasan Pusat Wisata Kuliner Makassar Timur dan juga ada anggaran DAK Tematik Penanganan Kawasan Kumuh Terpadu sebesar Rp. 8.210.868.300 dan anggaran mengatasi warga terdampak program sebesar Rp. 5 miliar.

“Sehingga secara keseluruhan penanganan permukiman kawasan kumuh di Kelurahan Kampung Makassar Timur sebesar Rp. 85.972.193.700,”tambahnya. (**)

Penulis : Uku

Editor : Sukur 

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *