“Membaca Morotai dalam Tiga Lensa Perdamaian”
Oleh ; Bung Opickh (Penulis Buku)
Mari kita ngopi sejenak, kawan. Malam di Morotai selalu punya cara sederhana untuk mengingatkan kita: bahwa yang paling sulit dalam hidup ini bukan mencari lawan, tetapi menjaga keseimbangan antara akal dan rasa, antara kuasa dan tanggung jawab, antara janji dan kenyataan. Di situlah, damai diuji.
Baca Juga :
Pulau ini tidak hanya menyimpan jejak sejarah, tetapi juga memikul beban masa depan. Ia bukan sekadar titik di peta, melainkan ruang hidup yang penuh denyut: denyut harapan, kegelisahan dan kadang kekecewaan. Karena itu, membaca Morotai hari ini tidak cukup dengan amarah atau tepuk tangan. Ia membutuhkan kejernihan berpikir, keberanian bersikap dan kedalaman nurani.
Perdamaian, jika kita jujur, bukan barang baru yang kita temukan hari ini. Ia adalah warisan panjang peradaban, diperjuangkan dengan pikiran, dengan luka, bahkan dengan pengorbanan. Dari Immanuel Kant yang menegaskan bahwa damai harus dibangun di atas rasionalitas hukum dan tata kelola, Albert Camus yang mengingatkan bahwa kekerasan sering kali lahir dari absurditas kekuasaan, hingga Nelson Mandela yang membuktikan bahwa memaafkan adalah bentuk tertinggi dari kekuatan politik.
Dari mereka kita belajar: damai bukan sekadar berhenti bertikai, tetapi keberanian untuk membangun keadilan. Dan Morotai hari ini sedang berhadapan dengan kenyataan yang tidak ringan. Perbedaan pilihan politik yang semestinya menjadi kekayaan demokrasi, kadang berubah menjadi sekat sosial. Perbedaan cara membaca situasi hari ini sering menjelma kecurigaan. Bahkan perbedaan membayangkan masa depan pun bisa menumbuhkan jarak di antara sesama anak negeri.
Kita seperti lupa bahwa demokrasi tidak pernah menuntut keseragaman, tetapi kedewasaan. Di titik ini, nalar menjadi penting. Immanuel Kant mengingatkan bahwa negara, sekecil apa pun skalanya harus berjalan di atas akal sehat. Kebijakan bukan sekadar keputusan, tetapi cerminan tanggung jawab moral. Ketika janji publik mengalami penyusutan makna, ketika kebijakan terasa lebih dekat pada beban daripada keberpihakan, maka yang retak bukan hanya ekonomi rakyat, tetapi legitimasi kekuasaan itu sendiri.
Dan ketika legitimasi goyah, damai berubah menjadi rapuh, mudah retak oleh hal-hal yang seharusnya bisa diselesaikan. Dengan demikian, kita perlu jujur bahwa ketenangan yang tampak tidak selalu berarti keadilan yang hadir. Ada kegelisahan yang tidak sempat diucapkan, ada rasa tidak adil yang dipendam karena tak menemukan ruang. Dan sejarah selalu mengajarkan: ketimpangan yang dibiarkan bukan akan hilang, tetapi akan menumpuk hingga suatu saat ia berbicara dengan caranya sendiri.
Di sinilah nurani diuji. Karena dalam setiap perbedaan baik pilihan politik, cara menilai hari ini, maupun harapan tentang masa depan yang dibutuhkan bukan sekadar keberanian untuk bersuara, tetapi juga kebijaksanaan untuk tetap manusiawi. Kritik harus tetap tajam, tetapi tidak kehilangan adab. Perlawanan boleh tegas, tetapi tidak menjelma kebencian. Sebab jika kita kehilangan nurani, maka yang tersisa hanyalah pertarungan tanpa arah.
Kawan, Morotai tidak kekurangan kecerdasan. Yang sering kurang adalah kejujuran untuk mengakui realitas dan keberanian untuk memperbaikinya. Damai tidak akan lahir dari retorika yang indah, tetapi dari keberpihakan yang nyata. Ia tidak tumbuh dari seragamnya suara, tetapi dari kemampuan kita merawat perbedaan tanpa saling meniadakan.
Maka membaca Morotai dalam tiga lensa perdamaian adalah ajakan untuk kembali pada hal-hal mendasar: berpikir dengan jernih, bersikap dengan adil, dan bertindak dengan hati. Karena pada akhirnya, damai bukan soal siapa yang menang atau kalah, tetapi apakah semua merasa diperlakukan sebagai manusia.
Dan jika harus kita simpulkan dengan jujur: damai di Morotai tidak akan lahir dari derasnya konflik, tetapi dari keberanian menata ulang pikiran dan keadilan. (**)
