TIDORE, TERBITMALUT.COM — Pembangunan Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara yang secara geografis berada di wilayah adat kesultanan Tidore, dan berada dalam wilayah administrasi Kota Tidore Kepulauan (Tikep). Sehingga, dalam pembangunan sofifi ini tidak terlepas dari kesultanan Tidore dan Pemerintahan Kota Tikep, karena Kesultanan dan Pemda Tikep juga tidak menampilkan hegemony bahwa wilayah tersebut tidak dikuasai seluruhnya oleh Pemda maupun kesultanan.
Hal tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Ahmad Laiman saat pertemuan bersamaan Sultan Tidore dengan Direktur Pembangunan Indonesia Timur atau Direktur Regional III Bappenas saat melakukan kunjungan kerja di Kedaton Kesultanan Tidore, Kamis (23/10/2025).
Kunjungan kerja ini tujuannya untuk menindaklanjuti terkait pembangunan sofifi ke depan sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara dimana peran empat kesultanan yakni Kesultanan Tidore, Ternate, Jailolo dan Bacan juga berperan dalam pembangunan Sofifi.
Baca Juga :
Ahmad Laiman menjelaskan bahwa, pada saat sofifi ditetapkan sebagai ibuKota Provinsi Maluku Utara yang dimekarkan pada saat itu Tidore belum memiliki Kota Administratif karena Tidore masih dalam induk Halmahera Tengah.
“Sofifi memang berada pada wilayah kesultanan tidore dan menjadi bagian dari administratif Pemerintah Kota Tikep, dimana Sofifi merupakan salah satu kelurahan yang melekat di Pemkot Tikep. Namun, pemda bersama kesultanan Tidore pun tidak pernah merasa bahwa kami menguasai segalanya, sehingga dengan adanya perencanaan ini diharapkan mampu untuk membantu dalam hal berbagai pembangunan yang ada di sofifi tersebut,”ujarnya.
Orang nomor dua di Kota Tikep ini juga mengatakan, dengan melihat identifikasi geografis Kota Tikep saat ini lebih mengedepankan potensi pariwisata yang bakal menjadi peminat masyarakat luas untuk mengunjungi Kota Tidore, dengan berbagai potensi kekayaan budaya dan alam yang luar biasa untuk menarik perhatian masyarakat luas.
“Sehingga kami berharap dengan adanya pembangunan kawasan Ibu Kota Sofifi, memberikan dampak yang bermanfaat untuk seluruh masyarakat Maluku Utara, terutama pada masyarakat di kawasan Ibu Kota Sofifi, sehingga kami juga akan melakukan pengembangan potensi Wisata yang dimiliki oleh Kota Tikep,”ungkapnya.
Senada juga disampaikan Jou Sultan Tidore, Husain Alting mengatakan, bahwa sofifi merupakan wilayah adat kesultanan Tidore, dimana masuk dalam Administratif pemerintah Kota Tikep, sehingga Pembangunan kawasan Ibu Kota Sofifi adalah langkah yang strategis untuk percepatan pembangunan infastruktur di kawasan ibu Kota Provinsi Maluku Utara .
Husain Alting juga menjelaskan bahwa, Sofifi pada waktu itu masih bersatus dusun namun berbagai pertimbangan pada waktu itu sehingga dipilihlah Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, meskipun apa beberapa nama desa yang ada di Halteng dan Haltim yang diusulkan, namun nama sofifi disepakati bersama untuk menjadi Ibu Kota Provinsi.
“Sebagai masyarakat adat saya berharap agar dengan kehadiran Ibu Direktur ini dapat membawa Tidore dengan keunikan masa lalu yang begitu berjasa untuk NKRI ini dapat dipertimbangkan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Maluku Utara, khususnya masyarakat Tikep yang berada di kawasan Pembangunan Ibu Kota Sofifi,”harapnya.
Sementara itu, Direktur Pembangunan Indonesia Timur Kementerian PPN/Bappenas, Ika Retna Wulandary mengatakan bahwa, kunjungan kerja ini sebagai bentuk silaturahmi dengan kesultanan Tidore dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam rangka penyusunan master plan untuk pembangunan kawasan Ibu Kota Provinsi Maluku Utara yang nantinya akan tertata dengan baik secara dokumennya, karena sejauh ini sudah banyak dokumennya akan tetapi belum terintegrasi.
“Tujuan kami ini untuk mengintegrasikan berbagai dokumen perencanaan sebelumnya yang nantinya akan menjadi acuan kita dalam master plan kedepan, karena hingga 2025 ini master plan tersebut belum sempurna. Sehingga, kami juga butuh masukan dari berbagai pihak untuk menjadi masukan dalam perencanaan master plan termasuk empat kesultanan yang ada di Maluku Utara,”terangnya.
Karena sebetulnya pre master plan maupun perencanaan wilayah perlu memperhatikan aspek budaya historis dan khususnya di Maluku Utara.
“Kita memperhatikan aspek kesultanan yang dimana aspek kesultanan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan kedepan tentunya dari aspek budaya dan adat istiadat yang nantinya memberikan masukan terhadap perencanaan kita kedepan,”pungkasnya.
Ika juga menambahkan bahwa, pada pre master plan ini yang diprioritaskan dalam penataan dan pengembangan kawasan terlebih dahulu, agar lebih optimal dan sustainable yang lebih berkelanjutan dengan harapan pada akhir Tahun 2025 ini fase pertama selesai.
“Sehingga, bisa memiliki gambaran awal dan disempurnakan pada tahun 2026 dalam pengembangan kawasan ibu Kota Sofifi,”tegasnya.
Sementara, Perangkat Kesultan Tidore, Ishak Naser menegaskan bahwa, pada prinsipnya kesultanan Tidore tetap mendukung upaya percepatan pembangunan kawasan Ibu Kota Sofifi. Untuk dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang ada di Sofifi, agar dapat memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat Maluku Utara khususnya masyarakat yang ada di kawasan Ibu Kota Sofifi.
“Kami sangat mendukung pembangunan kawasan Ibu Kota Sofifi yang dimana sebagai kawasan pemerintahan Ibu Kota Sofifi, sehingga percepatan pembangunan infrastruktur dan lainnya dapat berjalan dengan baik, dan sofifi benar-benar menjadi Ibu Kota yang didalamnya dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya di kawasan Ibu Kota Sofifi,”tegasnya. (**)
Editor : Uku
