![ads](https://www.terbitmalut.com/wp-content/uploads/2024/12/Beige-Earthy-Minimalistic-Small-Business-LinkedIn-Banner_20241207_010306_0000.png")
TERNATE, TERBITMALUT.COM — Plh Wali Kota Ternate, Rizal Marsaoly secara resmi membuka Rapat Pembentukan Tim Kerja Eksternal dan FGD (Focus Group Discussion) Si’Batagi milik Reformer Mochtar Hasim dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIII Tahun 2024 Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Rapat Pembentukan Tim Kerja Eksternal dan FGD (Focus Group Discussion) “Si’Batagi” (Sinergitas Penertiban Retribusi Dengan Giat) di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara,” bertempat di Aula Kantor Wali Kota lantai tiga Selasa, (6/8/2024).
Reformer Si’Batagi, Mochtar Hasim yang juga Kadishub Kota Ternate dalam laporannya menyampaikan, Si’Batagi ini kami buat melalui visi misi pemerintah Kota Ternate yang dimana untuk mewujudkan Ternate yang mandiri dan berkeadilan.
Baca Juga :
Hal ini kata Mochtar, untuk menunjang sistem perekonomian di daerah dan nasional di wilayah Kota Ternate, disamping menyiapkan sarana dan prasarana publik.
“Sehingga tema yang kami ambil yaitu, Transformasi Tata kelola pemerintahan menuju kepemimpinan yang berintegritas dengan adaptif dengan sub tema transformasi sosial menuju masyarakat madani,”ucapnya.
Memang lanjutnya, Diklat PKN Tingkat dua dari Dinas Perhubungan, baru saya yang pertama mengikuti PKN. Sehingga ada beberapa hal yang menjadi masalah yakni pelayanan dan penyelenggaraan di bidang perhubungan yang memang perlu harus dikedepankan untuk menjadi satu langkah solutif untuk melayani masyarakat.
“Karena yang kita lihat problem di Kota Ternate saat ini adalah persoalan parkir, dan kami membutuhkan dukungan dari semua pihak. Karena di lapangan, belum terlihat sinergi full antar OPD sala satunya dengan disperindag, termasuk masih maraknya joki parkir liar di beberapa titik,”jelasnya.
Lebih lanjut kata Kadishub Kota Ternate itu, bahwa penarikan parkir retribusi masih digunakan secara manual dan pengaturan jalan raya dan rambu-rambu parkir belum maksimal, baik di parkir khusus dan tepi jalan umum.
“Sehingga penerimaan retribusi parkir belum maksimal dibuktikan dengan target retribusi belum cukup target. Misalnya retribusi parkir tepi jalan umum di tahun 2023 kemarin target kita Rp. 6 miliar dan baru dicapai baru Rp. 1 miliar lebih dan retribusi parkir khusus dari target Rp. 700 juta baru capai Rp. 500 juta,”ungkapnya.
Ia menambahkan, ada sejumlah titik juga yang belum ada kejelasan tempat pengelolaan parkir, serta sarana dan prasarana belum terawat dengan baik, dan masih ada kesemrawutan parkiran di jalan raya.
“Maka dengan adanya inovasi yang kami tawarkan dan kami gagas dalam Diklat PKN Tingkat dua bisa jadi solusi dengan penyediaan sarana dan prasarana berupa elektronik parkir di lokasi parkir. Sehingga, pengelolaan parkir tidak lagi menggunakan secara manual atau karcis,”pungkasnya.
Sementara, Plh Wali Kota Ternate, Rizal Marsaoly dan juga sebagai Mentor dalam kesempatan itu menyampaikan, apa yang digagas Reformer Si’Batagi ini, paling tidak bisa menjawab berbagai persoalan di Perhubungan baik itu retribusi parkir yang kita hadapi hari ini.
“Karena pengelolaan parkiran harus perlu maksimalkan, perlu di optimalkan dengan cara mensinergikan program perubahan atau PKN yang digagas hari ini,”terangnya.
Kata Rizal juga, karena kemarin kita juga baru saja mengesahkan atuau disetujui Perda RPJPD di DPRD. Karena di dalam RPJPD itu ada beberapa hal dijelaskan tata cara pengelolaan Perhubungan dan tata cara pengelolaan parkiran.
“Maka paling tidak dishub sudah harus sudah menyiapkan dengan matang terkait dengan pengelolaan perkiraan. Karena, ditakutkan jangan sampai apa yang disampaikan bapak Presiden soal isu dampak lalu lintas dan bagaimana urgensi pemprov, pemda dan Pemkot dalam menangani masalah dampak kemacetan di 20 tahun ke depan. Untuk itulah salah satunya adalah menyiapkan inovasi seperti ini yang digagas oleh Kadishub Kota Ternate, seperti apa yang diharapkan bapak Presiden,”ungkapnya. (**)
Editor : Sukur
