TERNATE, TERBITMALUT.COM — Paska pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi di seluruh SPBU Pertamina per 10 Juni 2026 kemarin jadi gelombang protes para mahasiswa. Harga Pertamax (RON 92) melonjak menjadi Rp16.250 dari sebelumnya Rp12.300 per liter, dan Pertamax Green (RON 95) naik menjadi Rp17.000 dari sebelumnya Rp12.900 per liter. Sementara itu, harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dipastikan tidak mengalami kenaikan.
Di Kota Ternate, Maluku Utara para mahasiswa kembali turun ke jalan melakukan demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Ternate dan juga di Jalan Utama Menuju Bandara Sultan Babullah Senin, 15 Juni 2026.
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi bersama masyarakat BBM dari beberapa perguruan tinggi turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah dengan titik aksi yang tersebar di beberapa lokasi.
Baca Juga :
Pantauan Terbitmalut.com di lokasi Aparat kepolisian mengerahkan sebanyak 247 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa tersebut. Personil yang diterjunkan berasal dari Polres Ternate, serta personel sat brimob Polda Maluku Utara.
Kapolres Ternate, AKBP Anita Ratna Yulianto mengatakan, setiap anggota yang diterjunkan melaksanakan tugas sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan petunjuk pimpinan menyiapkan langkah antisipatif guna menjaga situasi tetap kondusif selama aksi berlangsung
Sementara terkait rekayasa lalu lintas di lokasi, kata Anita, “Itu sifatnya situasional dengan mempertimbangkan jumlah massa di lapangan,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Sementara aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di depan gedung Kantor Walikota Ternate, massa aksi membawa 5 poin tuntutan.
Beberapa poin diantaranya :
1. Turunkan Harga Kebutuhan Pokok dan BBM, Mendesak pemerintah untuk menstabilkan dan menurunkan harga bahan pokok serta harga BBM (termasuk BBM non-subsidi seperti Pertamax) yang dinilai membebani masyarakat
2. Hentikan Pemborosan APBN Mendesak tata kelola anggaran negara yang lebih efisien, transparan, dan benar-benar diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat
3. Evaluasi/Hentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Menuntut pengawasan ketat serta evaluasi mendalam terhadap program strategis nasional tersebut agar anggarannya tidak salah sasaran atau membebani keuangan negara.
4. Mencabut Kebijakan yang Menindas/Merugikan Rakyat Menolak berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro-rakyat.
5. Menuntut Kesejahteraan yang Merata, Memastikan hak-hak dasar dan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah tetap terjaga. (Jul)
Editor : Redaksi
