Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Perubahan Kota Ternate TA 2025 Resmi Ditandatangani 

TERNATE, TERBITMALUT.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, menggelar rapat Paripurna ke-13, masa persidangan ke-III Tahun sidang 2025, tentang Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2025 Senin, (28/7/2025).

Rapat tersebut dihadiri lansung oleh Wali Kota Ternate, H. M. Tauhid Soleman dan Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, Sekda Kota Ternate, Rizal Marsaoly dan Jajaran Forkopimda Kota Ternate.

Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi A. IM saat memimpin Rapat Paripurna ke-13 menyampaikan, sejak Peny2ampaian KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 dari pemerintah kota pada Rapat Paripurna ke-9, Masa Sidang ke-III, tahun 2025 beberapa waktu lalu dan DPRD telah menindak lanjutinya dengan pembahasan-pembahasan baik secara internal DPRD, DPRD dengan OPD, dan sampai pada pembahasan DIM antara Banggar DPRD dan TAPD Kota Ternate.

Baca Juga :

Matangkan Kesiapan, Pemkot Ternate Alokasikan Rp.2 Miliar Kegiatan CSS

Menurutnya, pembahasan KUA-PPAS telah diatur dalam pasal 89 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah dijelaskan bahwa, dalam penyusunan KUA-PPAS, sekurang-kurangnya memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan dan belanja daerah, pembiayaan dan strategi pencapaiannya.

“Hal ini menjadi landasan normatif yang memastikan bahwa proses perencanaan dan penganggaran daerah tidak hanya patuh pada aturan, tetapi juga harus mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat,”ujarnya.

Dengan pembahasan tersebut, maka telah ditemukan solusi-solusi, dan akhirnya mencapai kesepakatan bersama. Dan agenda rapat paripurna siang ini, adalah untuk menyaksikan hasil kesepakatan tersebut dalam bentuk penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, antara Wali Kota Ternate dengan Pimpinan DPRD Kota Ternate.

“Nota kesepakatan yang ditandatangani hari ini, mencerminkan komitmen bersama antara Pemerintah dan DPRD untuk memastikan bahwa anggaran perubahan Tahun 2025 disusun secara cermat, adaptif terhadap dinamika pembangunan, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah juga kebutuhan masyarakat,”pungkasnya. (**)

Editor : Uku